KOLEKSI BUKU

DAFTAR KOLEKSI BUKU
No. Gambar Sampul Judul Pengarang Penerbit Lokasi Status Detail
1 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013-2014 IND SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R8_B Tersedia
2 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2008/2009 IND SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R8_C Tersedia
3 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010-2011 IND SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R8_C Tersedia
4 HIMPUNAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011 IND SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R8_C Tersedia
5 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011 JILID I IND SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R8_C Tersedia
6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA IND - R9_B Tersedia
7 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005 JILID I IND SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R7_C Tersedia
8 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2006 2007 IND SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R7_C Tersedia
9 HIMPUNAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010 IND SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R7_C Tersedia
10 NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BUKU 10 FULTHONI SEKERTARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI R11_D Tersedia
11 NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BUKU 9 SAHLUL FUAD SEKERTARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI R11_D Tersedia
12 NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BUKU 8 RAHMAT BAGJA SEKERTARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI R11_D Tersedia
13 NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BUKU 6 ABDUL HADI LUBIS SEKERTARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI R11_D Tersedia
14 NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BUKU 5 IRSYAD ZAMJANI SEKERTARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI R11_D Tersedia
15 NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BUKU 4 ABDUL GHAFFAR,SYUKRI ASY`ARI SEKERTARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI R11_D Tersedia
16 NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BUKU 2 WARDI TAUFIQ,SAHLUL FUAD SEKERTARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI R11_D Tersedia
17 NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BUKU 1 RAFIUDDIN MUNIS TAMAR SEKERTARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI R11_D Tersedia
18 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005 JILID II IND SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R7_C Tersedia
19 PEDOMAN UMUM PROGAM INOVASI DESA DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI IND DUTA NUSINDO R9_B Tersedia
20 PENATAAN DESA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IND DUTA NUSINDO R9_B Tersedia
21 PENGELOLAAN ASET DESA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BESERTA PERANGKAT DESA IND DUTA NUSINDO R9_B Tersedia
22 PENGELOLAAN DANA DESA BESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA IND DUTA NUSINDO R9_B Tersedia
23 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA IND DUTA NUSINDO R9_B Tersedia
24 PENGELOLAAN ASET DESA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BESERTA PERANGKAT DESA IND CV. DUTA NUSINDO R9_B Tersedia
25 PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN SERTA SYARAT TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS IND DUTA NUSINDO R9_B Tersedia
26 UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM PEMILU IND REKA CIPTA R3_A Tersedia
27 UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM 2024 IND ANAK HEBAT INDONESIA R3_A Tersedia
28 HIMPUNAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2008 IND CV. EKO JAYA R4_A Tersedia
29 UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN IND PERMATA PRESS R4_E Tersedia
30 SUPERSEMAR PALSU KESAKSIAN TIGA JENDERAL A. PAMBUDI MEDIA PRESSINDO (ANGGOTA IKAPI) R4_C Tersedia
31 MEMAHAMI KERUGIAN BUMN (PERSERO) DISKURSUS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TIPIKOR HENDRY JULIAN NOOR GENTA PUBLISHING R4_C Tersedia
32 MERAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ELLI WIJAYA BPFE YOGYAKARTA R4_B Tersedia
33 PANDUAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT IND KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA R9_E Tersedia
34 KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023) BESERTA HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022) IND CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R4_D Tersedia
35 ILMU HUKUM PAJAK PROF.DR. TUNGGUL ANSHARI SETIA NEGARA, S.H.,M.Hum. SETARA PRESS R4_D Tersedia
36 TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK TAHUN 2022 IND DUTA NUSINDO SEMARANG R4_D Tersedia
37 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 IND CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R4_B Tersedia
38 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 1974 DAN UU NO. 22 TAHUN 1999 IND PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH R3_D Tersedia
39 MENETAPKAN PROGRAM SOSIALISASI UNTUK PENINGKATAN PAD Drs. H. HAMROLIE HARUN, M.Sc. BPFE YOGYAKARTA R4_B Tersedia
40 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGGUNAAN TANAH BAGI KAWASAN INDUSTRI IND BAPPENAS R3_D Tersedia
41 SUSUNAN KEDUDUKAN MPR,DPR,DPD dan DPRD ( UU. RI. NOMOR 22 TAHUN 2003 IND CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R3_D Tersedia
42 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2005 IND KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH R3_D Tersedia
43 DAFTAR TAJUK SUBYEK UNTUK PERPUSTAKAAN EDISI RINGKAS J.N.B. TAIRAS & Drs. SOEKSRMAN K.,MLS PT BPK GUNUNG MULIA R9_E Tersedia
44 SOSIOLOGI KOMUNIKASI MASSA HERU PUJI WINARSO PRESTASI PUSTAKA R9_E Tersedia
45 KAMUS POPULER INGGRIS-MAKASSAR INDONESIA-MAKASSAR IND PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA R9_E Tersedia
46 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILLS) BIDANG KEPEMUDAAN MELALUI SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (SP-3) IND DIREKTUR KEPEMUDAAN R9_E Tersedia
47 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILLS) BIDANG KEPEMUDAAN MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN IND DIREKTUR KEPEMUDAAN R9_E Tersedia
48 APARATUR SIPIL NEGARA BESERTA PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL IND DUTA NUSINDO SEMARANG R1_D Tersedia
49 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IND BP. CIPTA JAYA R1_D Tersedia
50 ENSTEIN & RELATIVITAS PAUL STRATHERN ERLANGGA R9_E Tersedia
51 KADO TERINDAH UNTUK ORANG BERDOSA SAIFUL HADI EL-SUTHA ERLANGGA R9_E Tersedia
52 MENUJU HIDUP SUKSES DAN BERGAIRAH DALE CARNEIGE GUNUNG JATI JAKARTA R9_E Tersedia
53 PENGANTAR HIDUP SUKSES BAMBANG MARHIYANTO ESKA CV. BINTANG PELAJAR R9_E Tersedia
54 SERI INTISARI ILMU DINOSAURUS IND ERLANGGA R9_E Tersedia
55 BUDIDAYA KEBUN DAN TAMAN ROBERT B CRIDLAND DAHARA PRIZE R9_E Tersedia
56 MENYUARAKAN NURANI MENGGAPAI KESETARAAN IND BUKU KOMPAS R9_E Tersedia
57 PEDOMAN 3R MELALUI BANK SAMPAH IND MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP R9_E Tersedia
58 IDIOM DAN ISTILAH BISNIS MUTAKHIR DALAM BAHASA INGGRIS Dr. R. KUNJANA RAHARDI, M.Hum AMARA BOOKS R9_E Tersedia
59 BU SLIM & PAK BIL KISAH TENTANG KIPRAH GURU MULTIPLE INTELLIGENCES DI SEKOLAH IND MLC R9_E Tersedia
60 STRUKTUR & ARSITEKTUR ANGUS J. MACDONALD ERLANGGA R9_E Tersedia
61 STRATEGI BAGAIMANA MERAIH KEUNGGULAN KOMPETITIF MUDRAJAD KUNCORO, Ph.D. ERLANGGA R9_E Tersedia
62 PEDOMAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT - IND R9_E Tersedia
63 BAHASA INGGRIS 16 TENSES PARDIYONO ANDI OFFSET R9_E Tersedia
64 COMMUNICATIVE GRAMMAR FOCUS AND EXERCISE FOR EASIER CONVERSATION AND BETTER ASSESSMENT PARDIYONO ANDI OFFSET R9_E Tersedia
65 MANAJEMEN SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH SADU WASISTIONO Fokusmedia R9_E Tersedia
66 PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA BUSTANUL ARIFIN ERLANGGA R9_E Tersedia
67 ULAMA PEJUANG DAN ULAMA PETUALANG A.S ERLANGGA R9_E Tersedia
68 KISAH DAN HIKMAH DHURORUDIN MASHAD ERLANGGA R9_E Tersedia
69 SINGA-SINGA YANG MENGUKIR SEJARAH A.SURYANA SUDRAJAT ERLANGGA R9_E Tersedia
70 MENUJU KAUTAMANING NGAURIP K.R.A.T WARTOYO HARDJODININGRAT CV. AR RAHMAN R9_E Tersedia
71 SOEWARDI DALAM DINAMIKA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH IND BERANDA R9_E Tersedia
72 TEMUKAN GOLDEN MOMENT ANDA IND PT GRAMEDIA R9_E Tersedia
73 MAKANAN UNTUK OTAK LORRAINE PERRETTA ERLANGGA R9_E Tersedia
74 RAHASIA ALAMI MERINGANKAN SINDROM PRAMENSTRUASI TRACEY KELLY ERLANGGA R9_E Tersedia
75 FLU BURUNG RETNO D. SOEJOEDONO PENEBAR SWADAYA R9_E Tersedia
76 MUSLIM TIONGHOA CHENG HO MISTERI PERJALANAN MUHIBAH DI NUSANTARA PROF. KONG YUANZHI PUSTAKA POPULER OBOR R9_E Tersedia
77 KOMUNIKASI ETIKA & HUBUNGAN ANTAR MANUSIA FATHULLAH CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R9_E Tersedia
78 KEARIFAN YANG BERSERAK A.SURYANA SUDRAJAT ERLANGGA R9_E Tersedia
79 MENYIKAP RAHASIA-RAHASIA KECERDASAN KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI BEKAL UTAMA MENJADI PENGUSAHA SUKSES ENTREPRENEURSHIP INTELLIGENCE BO PEABODODY THINK JOGJAKARTA R9_E Tersedia
80 PRABOWO SANG KONTROVERSI KISAH PENCULIKAN, ISU KUDETA, DAN TUMBANGNYA SEORANG BINTANG ERROS DJAROT, DKK MEDIAKITA R9_E Tersedia
81 SOE HOK GIE ZAMAN PERALIHAN STANLEY & ARIS SANTOSO GAGASMEDIA R9_E Tersedia
82 MANAJEMEN ASET PRIVAT DAN PUBLIK DR.MUCHTAR HIDAYAT, MM. LAKSBANG PRESSINDO YOGYAKARTA R9_E Tersedia
83 KALAU SANTAI SAJA BISA KAYA, BUAT APA BEKERJA KERAS! JOHN RUCK JABAL R9_E Tersedia
84 MERAWAT & MEMPERBAIKI TELEVISI BERWARNA EDI A. JAYADIKARA PUSPA SWARA, ANGGOTA IKAPI R9_E Tersedia
85 MICROSOFT WINDOWS XP BUDI PERMANA, S.E.,AK,.M.Sc. PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO R9_E Tersedia
86 PRAKTIKUM MICROSOFT WORD MICROSOFT WORD 2000, 2002, 2003 IND DATAKOM LINTAS BUANA R9_E Tersedia
87 TERTIB MENGEMUDI DALAM RANGKA MENUNJANG OPERASI ZEBRA H. HADIMAN - R9_E Tersedia
88 KOMUNIKASI ETIKA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT FATHULLAH CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R9_E Tersedia
89 RASULULLAH SANG DOKTER PROF. DR. ABDUL BASITH MUHAMMAD SAYYID TIGA SERANGKAI R9_E Tersedia
90 MAU KAYA SUKSES DAN BAHAGIA? DRS. DUDUNG HAMDUN, M.Si. THINK JOGJAKARTA R9_E Tersedia
91 ANALISA DAN DISAIN PONDASI JOSEPH E. BOWLES ERLANGGA R9_E Tersedia
92 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK MAHASISWA DR. MUSLIM IBRAHIM, M.A. ERLANGGA R9_E Tersedia
93 GERAKAN RAKYAT MELAWAN ELITE DR. DENNY J.A. RESIST BOOK R9_E Tersedia
94 WASPADAILAH TERHADAP ANCAMAN TERORIS DAN TEROR BOM ACHMAD TURAN CV. AMALIA BHAKTI JAYA R9_E Tersedia
95 PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R9_E Tersedia
96 MEMPERBINCANGKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS MIRANDA RISANG AYU, S.H.,LL.M PT. ALUMNI R9_E Tersedia
97 KONSPIRASI DI BALIK LUMPUR LAPINDO ALI AZHAR AKBAR GALANGPRESS R9_E Tersedia
98 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP DAN APLIKASINYA DI INDONESIA IND GAVA MEDIA R9_E Tersedia
99 UU RI NO. 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN UU RI NO 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH IND ANEKA ILMU SEMARANG R9_A Tersedia
100 UU PEMERINTAHAN DESA DAN POKOK PEMERINTAH DI DAERAH IND PT PABELAN SURAKARTA R9_A Tersedia
101 MAKNA HUKUM BISNIS DALAM PERADILAN INDONESIA IND JALA PERMATA AKSARA R9_D Tersedia
102 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 1 TAHUN 1995 PERSEROAN TERBATAS IND PUSTAKA TINTA MAS R9_D Tersedia
103 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI IND CV. Eko Jaya R9_D Tersedia
104 SAHAM PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANTARA TEKS DAN KONTEKS IND JALA PERMATA AKSARA R9_D Tersedia
105 HUKUM EKONOMI INDONESIA SUATU PENGANTAR IND KENI MEDIA R9_D Tersedia
106 PENGHAPUSAN PATEN DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN NEGARA LAIN IND KENI MEDIA R9_D Tersedia
107 HUKUM EKONOMI DIGITAL IND THAFA MEDIA YOGYAKARTA R9_D Tersedia
108 HUKUM KONTRAK & PERANCANGAN KONTRAK IND KHARISMA PUTRA UTAMA OFFSET R9_D Tersedia
109 DRAFT SURAT KONTRAK SEGALA URUSAN IND SUPALA CERMELANG PUBLISHING R9_D Tersedia
110 HUKUM BISNIS MANUAL UNTUK MENCARI GAP-GAP ANTARA TEORI YANG DIPELAJARI DENGAN PRAKTIK YANG DIDAPATKAN IND ANDI R9_D Tersedia
111 UU NO 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN UU NO 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH K. WANTJIK SALEH GHALIA INDONESIA R9_B Tersedia
112 MEMAHAMI PEMERINTAHAN DESA MENURUT UU NO 5 TAHUN 1979 BESERTA NASKAH UU NO 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA SUGIHARJO SAPTO AJI PT PABELAN SURAKARTA R9_B Tersedia
113 UU R.I NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA IND CV CIPTA JAYA R9_B Tersedia
114 PERATURAN PELAKSANAAN UU RI NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA IND CV CIPTA JAYA R9_B Tersedia
115 PERATURAN PEMERINTAH RI NO 19 THN 2008 TENTANG KECAMATAN & PP RI NO 38 THN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IND CV. CITRA UTAMA R9_B Tersedia
116 PENATAAN DESA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2017 IND DUTA NUSINDO SEMARANG R9_B Tersedia
117 MISTERI SUPERSEMAR IND MEDIAKITA R9_C Tersedia
118 SEJARAH HUKUM INDONESIA IND KENCANA R9_C Tersedia
119 NGAWI TEMPO DOELOE IND DUKUT PUBLISHING R9_C Tersedia
120 NGAWI BERTUTUR IND DUKUT PUBLISHING R9_C Tersedia
121 PRESIDEN SOEHARTO BAPAK PEMBANGUNAN INDONESIA EVALUASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN ORDE BARU IND Y.D.B.K.M.I ; YAYASAN R9_C Tersedia
122 PURNA YUDHA MENGEMBAN MISI PERJUANGAN BANGSA YAYASAN GOTONG RTOYONG PENCA ABRI SURAKARTA YAYASAN GOTONG RTOYONG PENCA ABRI SURAKARTA R9_C Tersedia
123 KETENTUAN & TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA & KETENTUAN & TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING & KETENTUAN & TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY PUSAT INFO DATA INDONESIA PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R9_A Tersedia
124 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OSS & PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA IND DUTA NUSINDO SEMARANG R9_A Tersedia
125 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH IND DUTA NUSINDO SEMARANG R9_A Tersedia
126 PENGAWASAN & PENGENDALIAN IMPOR, PENGEDARAN, PENJUALAN & PERIZINAN MINUMAN BERAKOHOL & KETENTUAN & TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R9_A Tersedia
127 PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI DAERAH IND DUTA NUSINDO SEMARANG R9_A Tersedia
128 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA UURI NO.43 TAHUN 2014 IND DUTA NUSINDO SEMARANG R9_B Tersedia
129 PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA : SIDANG TAHUNAN MPR RI 7-18 AGUSTUS 2000 IND SEKRETARIAT JENDRAL MPR RI R10_B Tersedia
130 PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TH 1945 IND SEKRETARIAT JENDRAL MPR RI R10_B Tersedia
131 PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001 IND BADAN KESBANG DAN LINMAS PROPINSI JAWA TENGAH R10_B Tersedia
132 PUTUSAN MPR RI; SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2002 IND BADAN KESBANG DAN LINMAS PROPINSI JAWA TENGAH R10_B Tersedia
133 UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG 2004 IND SINAR GRAFIKA R9_D Tersedia
134 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA IND PT. ANAK HEBAT INDONESIA R9_B Tersedia
135 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA IND DUTA NUSINDO SEMARANG R9_B Tersedia
136 UNDANG-UNDANG DESA UU RI NO.6 TAHUN 2014 IND SINAR GRAFIKA R9_B Tersedia
137 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA IND CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R9_B Tersedia
138 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA UURI NO.6 TAHUN 2014 & PPRI NO.43 TAHUN 2014 IND CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R9_B Tersedia
139 PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA IND CV. Eko Jaya R9_B Tersedia
140 HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2006 IND CV. Eko Jaya R9_B Tersedia
141 HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2007 IND CV. Eko Jaya R9_B Tersedia
142 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN IND DITLANTAS BABINKAM POLRI R10_D Tersedia
143 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA IND BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH R10_D Tersedia
144 HUKUM TATA RUANG IND PUSTAKA YUSTISIA R10_D Tersedia
145 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAAN RUANG TAHUN 2008 IND CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R10_D Tersedia
146 UU & PP TAHUN 2006 TENTANG JALAN IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_D Tersedia
147 HIMPUNAN PERATURAN DI BIDANG PERTANAHAN DAN PERUMAHAN TAHUN 2005/2006 IND BP.CIPTA JAYA R10_D Tersedia
148 PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_D Tersedia
149 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH 2006 IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_C Tersedia
150 HIMPUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 DAN 8 TAHUN 1985 IND BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH R10_C Tersedia
151 INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA ASPEK HUKUM PASCA CAPE TOWN CONVENTION 2001 PRITA AMALIA REFIKA ADITAMA R10_C Tersedia
152 KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 2006 IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_C Tersedia
153 UU NOMOR 22 TAHUN 2001 MINYAK DAN GAS BUMI IND DAMAR PUSTAKA R10_C Tersedia
154 PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 IND SEKERTARIAT JENDERAL MPR RI R10_C Tersedia
155 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 IND KESBANG LINMAS R10_C Tersedia
156 KETETAPAN-KETETAPAN MPR 1988 IND PUSTAKA AMANI R10_B Tersedia
157 KETETAPAN-KETETAPAN MPRS: HASIL-HASIL SIDANG UMUM KE IV TAHUN 1966 IND C.V. PANTJURAN TUDJUH R10_B Tersedia
158 UNDANG - UNDANG DASAR ; PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA KETETAPAN MPR N0. II/MPR/1978 ; GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA KETETAPAN MPR NO.II/MPR/1993 BP - 7 PUSAT BP - 7 PUSAT R10_B Tersedia
159 HIMPUNAN KETETAPAN - KETETAPAN MPRS TAHUN : 1966-1967-1968 DAN MPR TAHUN : 1973-1978-1983 PENYEBAR PENGETAHUAN PENYEBAR PENGETAHUAN R10_B Tersedia
160 GBHN '88 P.T.PABELAN SURAKARTA P.T.PABELAN SURAKARTA R10_B Tersedia
161 TAP MPR-RI TAHUN 1993 PT PABELAN PT PABELAN R10_B Tersedia
162 GBHN '93 PT PABELAN PT PABELAN R10_B Tersedia
163 KETETAPAN - KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 KLOANG KLEDE JAYA KLOANG KLEDE JAYA R10_B Tersedia
164 KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 7 - 18 AGUSTUS 2000 BP. DHARMA BHAKTI BP. DHARMA BHAKTI R10_B Tersedia
165 KETETAPAN -KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA CV. EKO JAYA CV. EKO JAYA R10_B Tersedia
166 KETETAPAN DAN KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA CV. EKO JAYA CV. EKO JAYA R10_B Tersedia
167 GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (KETETAPAN MPR R.I. No. IV/MPR/1973) dan KETETAPAN-KETETPAN SIDANG UMUM 1973 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BADAN USAHA PENERBIT Y.K.K. BADAN USAHA PENERBIT Y.K.K. R10_B Tidak Dipinjam
168 HIMPUNAN PERATURAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PROSES PENGANGKATAN / PERESMIAN BIRO BINA PEMERINTAH DAERAH BIRO BINA PEMERINTAHAN DAERAH SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH R10_B Tersedia
169 TAP MPR-RI IND PT PABELAN SURAKARTA R10_B Tersedia
170 PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA IND BP. Cipta Jaya R10_B Tersedia
171 PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2002 SOLEH SOEHEIDI BP. DHARMA BAKTI CV R10_B Tersedia
172 UNDANG-UNDANG RI NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IND CV. DUTA NUSINDO R10_B Tersedia
173 PP RI NO. 56 THN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 39 THN 2018 TTG PELAKSANAAN UU NO. 9 THN 2010 TTG KEPROTOKOLAN IND - R10_B Tersedia
174 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN IND - R10_B Tersedia
175 UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN AMANDEMEN/PERUBAHANNYA IND BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R10_B Tersedia
176 SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIOUBAH PERTAMA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 DAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 IND SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA R10_B Tersedia
177 HIMPUNAN KETETAPAN KETETAPAN MPR 1983 T.B. HUSIN - R10_B Tersedia
178 PROSIDING LOKAKARYA NASIONAL EVALUASI OTONOMI DAERAH TAHUN 2002 DAN TEKNIK ADVOKASI BAGI DPRD KABUPATEN ASOSIASI DPRD KABUPATEN SELURUH INDONESIA ASOSIASI DPRD KABUPATEN SELURUH INDONESIA R10_B Tersedia
179 BEBERAPA: PERISTIWA-MUTIARA DJAWA-TENGAH INSPEKSI DAERAH PENDIDIKAN MASJARAKAT INSPEKSI DAERAH PENDIDIKAN MASJARAKAT R10_B Tersedia
180 PIMPINAN DAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA DATI II SE JAWA TENGAH BIRO BINA PEMERINTAH DAERAH SEKERTARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH R10_B Tersedia
181 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IND CV. Eko Jaya R10_B Tersedia
182 ANGGARAN KINERJA DALAM PRESPEKTIF DPRD KABUPATEN ASOSIASI DPRD KABUPATEN SELURUH INDONESIA ASOSIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SELURUH INDONESIA R10_B Tersedia
183 PEDOMAN ORIENTASI & PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PIDI JAKARTA PIDI JAKARTA R10_B Tersedia
184 HIMPUNAN KEPUTUSAN MENDAGRI DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2001 IND BP. DHARMA BHAKTI R10_B Tersedia
185 PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO R10_B Tersedia
186 REFLEKSI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF BAGI DPRD KABUPATEN: CATATAN ADKASI ASOSIASI DPRD KABUPATEN SELURUH INDONESIA ASOSIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA R10_B Tersedia
187 NARKOBA & PERADILANYA DI INDONESIA O.C. KALIGIS & ASSOCIATES P.T. ALUMNI R10_B Tersedia
188 HIMPUNAN PERATURAN PERTANIAN REDAKSI SINAR GRAFIKA SINAR GRAFIKA R10_E Tersedia
189 UU NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANA, & KEHUTANAN PUSAT INFO DATA INDONESIA PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_E Tersedia
190 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM R10_E Tersedia
191 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN IND - R10_E Tersedia
192 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN IND PUSTAKA YUSTISIA R10_E Tersedia
193 UNDANG-UNDANG PERIKANAN 2004 IND SINAR GRAFIKA R10_E Tersedia
194 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1979 TENTANG BANTUAN KREDIT KONTRUKSI INDONESIA PRESIDEN (1979-: SUHARTO) DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAN KOPERASI R10_A Tersedia
195 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM R10_A Tersedia
196 PERATURAN PRESIDEN R.I NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2006 IND BP. Cipta Jaya R10_A Tersedia
197 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN IND CV. CITRA UTAMA R10_E Tersedia
198 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR IND - R10_E Tersedia
199 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI IND - R10_E Tersedia
200 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 09/PRT/M/2010 IND - R10_E Tersedia
201 PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 IND KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP R10_E Tersedia
202 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN 2007 IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_E Tersedia
203 UU & PERPPU KEHUTANAN BESERTA PP TENTANG PERENCANAAN & PERLINDUNGAN HUTAN IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_E Tersedia
204 PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_E Tersedia
205 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN (PP NO. 6 TAHUN 2007) IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_E Tersedia
206 DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PEJABAT IND BAGIAN ORGANISAI SETDA KAB. SUKOHARJO R10_A Tersedia
207 NAMA-NAMA KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SE JAWA TENGAH IND BIRO BINA PEMERINTAHAN DAERAH SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH R10_A Tersedia
208 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 151 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH IND BIRO OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH R10_A Tersedia
209 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 1992 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II YANG BERHENTI ANTAR WAKTU IND DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK DEPARTEMEN DALAM NEGERI R10_A Tersedia
210 PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO - - R10_A Tersedia
211 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 155 TAHUN 2004 DAN NOMOR 162 TAHUN 2004 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2004 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2004 R10_A Tersedia
212 PP RI NO 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA IND - R10_A Tersedia
213 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN & PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2007 IND PUSAT INFO DATA INDONESIA (PIDI) R10_A Tersedia
214 HUKUM DAN PEMBANGUNAN NO. 3 IND UNIVERSITAS INDONESIA R10_A Tersedia
215 HUKUM DAN PEMBANGUNAN NO. 2 IND UNIVERSITAS INDONESIA R10_A Tersedia
216 MEMORI DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO IND PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO R10_A Tersedia
217 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASUINAL TAHUN 2005-2025 IND CV. DUTA NUSINDO R10_A Tersedia
218 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASUINAL TAHUN 2005-2025 IND CV. EKO JAYA R10_A Tersedia
219 UNDANG UNDANG RI NOMOR 25 & 10 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN IND BP. Cipta Jaya R10_A Tersedia
220 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL IND CV. Eko Jaya R7_E Tidak Dipinjam
221 KEOLAHRAGAAN UURI NO. 11 TAHUN 2004 DAN KOORDNASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN PERPRES NO. 43 TAHUN 2022 IND CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R7_E Tersedia
222 DASAR-DASAR PEMBINAAN - PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA IND BP. DHARMA BHAKTI R7_E Tersedia
223 PEDOMAN PEMELIHARAAN PRESANA KEOLAHRAGAAN KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA R7_E Tersedia
224 HUKUM ACARA PIDANA C. DJISMAN SAMOSIR NUANSA AULIA R5_B Tersedia
225 PERADILAN TATA USAHA NEGARA REDAKSI FOKUSMEDIA FOKUSMEDIA R5_D Tersedia
226 KITAB UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA C.S.T KANSIL PT ANEM KOSONG ANEM R5_D Tersedia
227 HUKUM TATA PEMERINTAHAN INDONESIA C.S.T KANSIL GHALIA INDONESIA R7_E Tersedia
228 AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (UU RI NO. 9 TAHUN 2004) IND SINAR GRAFIKA R7_E Tersedia
229 JARING-JARING PEMERINTAHAN JILID II MC. IVER AKSARA BARU R7_E Tersedia
230 PERATURAN TATA PEMERINTAHAN INDONESIA C.S.T KANSIL PRADNYA PARAMITA R7_E Tersedia
231 MAJALAH HUKUM NASIONAL TAHUN 1995 SUNARYATI HARTONO BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL R7_E Tersedia
232 MAJALAH HUKUM NASIONAL TAHUN 1992 SUNARYATI HARTONO BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL R7_E Tersedia
233 MAJALAH HUKUM NASIONAL NO. 1. 1991 SUNARYATI HARTONO BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL R7_E Tersedia
234 MAJALAH HUKUM NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1991 IND BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL R7_E Tersedia
235 MAJALAH HUKUM NASIONAL TAHUN 1993 IND BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL R7_E Tersedia
236 MAJALAH HUKUM NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1994 SUNARYATI HARTONO BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL R7_E Tersedia
237 KITAB UNDANG-UNDANG PTUN (PERADILAN TATA USAHA NEGARA) EMAN SUPARMAN FOKUSMEDIA R5_D Tersedia
238 LOGIKA MARX : ANALISIS DALAM KAPITAL MARX KRITIK MARX TERHADAP HEGEL KEBERADAAN PRAXIS DAN NALAR JINDRICH ZELENY HASTA MITRA R5_D Tersedia
239 KEPEMIMPINAN PANCASILA SUATU EKSPLORASI : PEDOMAN BAGI KEPEMIMPINAN DAN CALON KEPEMIMPINAN MARSUDI EKO PILAR DAYA RATMA R5_D Tersedia
240 KAPITALISME : DULU DAN SEKARANG M. DAWAM RAHARDJO LP3ES R5_E Tersedia
241 BIROKRASI PEMERINTAHAN PANDJI SANTOSA, MERDI HAJIJI REFIKA ADITAMA R5_E Tersedia
242 LEMBAGA NEGARA : KONSEP, SEJARAH, WEWENANG, DAN DINAMIKA KONSTITUSIONAL SALDI ISRA PT RAJAGRAFINDO PERSADA R5_E Tersedia
243 HUKUM PERADILAN TUN (TATA USAHA NEGARA) ARIS PRIO SANTOSO, REZI, WIDI NUGHRAHANINGSIH, AHMAD RIFAI PUSTAKABARUPRESS R5_E Tersedia
244 HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ZAIRIN HARAHAP PT RAJAGRAFINDO PERSADA R5_E Tersedia
245 ANTOLOGI UNTAIAN MUTIARA HUKUM LINTAS PRAKTIK DAN SEKTOR ALUMNI FAKULTAS HUKUM UI 1991 EFDE MEDIA R5_B Tersedia
246 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA YURIZAL MEDIA NUSA CREATIVE R5_B Tersedia
247 HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS HASANAL MULKAN KENCANA R5_B Tersedia
248 BAB-BAB POKOK HUKUM ADMINISTRASI SADJIJONO LAKSBANG PRESSINDO R5_B Tersedia
249 KOMPLIKASI DAN ABSTRAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI : KUHAP, KUHP, DAN TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP SUHARTOYO KONSTITUSI PRESS R5_B Tersedia
250 DASAR-DASAR, PRINSIP & FILOSOFI ARBITRASE HAULA ADOLF KENI MEDIA R5_B Tersedia
251 PENELITIAN HUKUM NORMATIF : SUATU TINJAUAN SINGKAT SOERJONO SOEKANTO, SRI MAMUDJI PT RAJAGRAFINDO PERSADA R5_B Tersedia
252 DASAR-DASAR & PENGANTAR ILMU HUKUM BERGAS PRANA JAYA ANAK HEBAT INDONESIA R5_B Tersedia
253 PENGANTAR HUKUM INDONESIA R. ABDOEL DJAMALI PT RAJAGRAFINDO PERSADA R5_B Tersedia
254 PENJARA SWASTA : SEBUAH PENDEKATAN KRIMINOLOGI DAN TEORI KEADILAN UNTUK KEPATUTAN DI INDONESIA SANI IMAM SANTOSO SABERRO INTI PERSADA R5_B Tersedia
255 FILSAFAT HUKUM OTJE SALMAN REFIKA ADITAMA R5_B Tersedia
256 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM : SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI IND KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM R6_B Tersedia
257 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN IND - R6_B Tersedia
258 AMDAL DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA : ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN M. DAUD SILALAHI MAJU MUNDUR R6_B Tersedia
259 HUKUM LINGKUNGAN : SISTEM KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN HIDUP MUHAMAD ERWIN PT REFIKA ADITAMA R6_B Tersedia
260 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KAWASAN LINDUNG BAPPENAS BAPPENAS R6_B Tersedia
261 PEMIDANAAN KORPORASI DAN GUGATAN CLASS ACTION GANTI RUGI SERTA PENCABUTAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP GATOT SUPRAMONO KENCANA R6_B Tersedia
262 TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PRIM HARYADI SINAR GRAFIKA R6_B Tersedia
263 HUKUM LINGKUNGAN KHALISAH HAYATUDDIN, SERLIKA APRITA KENCANA R6_B Tersedia
264 HUKUM PIDANA LINGKUNGAN : PENGUATAN RELASI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI KAWASAN SUAKA MARGASATWA RACHMAD SAFA'AT, INDAH DWI QURBANI, CARU ARDIANTO, YAZID NURHUDA, HERLINDAH INTELEGENSIA MEDIA R6_B Tersedia
265 KUMPULAN PERUNDANGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK IND PUSTAKA YUSTISIA R12_B Tersedia
266 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN IND SINARSINDO UTAMA R12_B Tersedia
267 KITAB UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK FAATIR JUSTIANO BRAVITA, OBED JUNIOR, MONIKA ANJASWARI PT ANAK HEBAT INDONESIA R12_B Tersedia
268 PENJELASAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG USAHA-USAHA PERBAIKAN MENU MAKANAN RAKYAT IND DEPARTEMEN PENERANGAN RI JAKARTA Tersedia
269 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK IND BAPERNAS PROPINSI JAWA TENGAH R12_B Tersedia
270 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA IND CV. EKO JAYA R12_B Tersedia
271 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA IND CV. MEDIA DUTA JAKARTA R12_B Tersedia
272 KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTE KELAHIRAN BESERTA KTP BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL IND CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R12_B Tersedia
273 REKONTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. KENCANA R12_B Tersedia
274 KUMPULAN LENGKAP PERUNDANGAN HAK ASASI MANUSIA IND PUSTAKA YUSTISIA R12_B Tersedia
275 HIMPUNAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 SETDA KABUPATEN SUKOHARJO SETDA KABUPATEN SUKOHARJO R8_A Tersedia
276 HIMPUNAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016 JILID II SETDA KABUPATEN SUKOHARJO SETDA KABUPATEN SUKOHARJO R8_A Tersedia
277 HIMPUNAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 JILID II SETDA KABUPATEN SUKOHARJO SETDA KABUPATEN SUKOHARJO R8_A Tersedia
278 HIMPUNAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016 SETDA KABUPATEN SUKOHARJO SETDA KABUPATEN SUKOHARJO R8_A Tersedia
279 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATE SUKOHARJO TAHUN 2024 SETDA KABUPATEN SUKOHARJO JDIH SUKOHARJO R8_A Tersedia
280 HUKUM WARIS EFFENDI PERANGIN RAJAWALI PERS R12_A Tersedia
281 TINDAKAN/KEBIJAKAN YANG DIANGGAP KORUPSI IND PUSAT INFO DATA INDONESIA R6_A Tersedia
282 HIMPUNAN PERATURAN PEMBERANTASAN KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME (KKN) IND NOVINDO PUSTAKA MANDIRI R6_A Tersedia
283 UNDANG-UNDANG RI. NO. 15 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG RI. NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PECUCIAN UANG IND FOKUSMEDIA R6_A Tersedia
284 AMANDEMEN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG : UU NO. 25 TAHUN 2003 REDAKSI SINAR GRAFIKA SINAR GRAFIKA R6_A Tersedia
285 PERATURAN PEMRINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2002 IND CV. MINI JAYA ABADI R6_A Tersedia
286 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI LSM PEMBERANTASAN KORUPSI - R6_A Tersedia
287 UNDANG-UNDANG RI NO.25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG IND CV. EKO JAYA R6_A Tersedia
288 UNDANG-UNDANG HAK CIPTA YANG TELAH DISEMPURNAKAN IND GITAMEDIA PRESS R6_A Tersedia
289 UNDANG-UNDANG MEREK 1992 : UU NO. 19 TAHUN 1992 IND SINAR GRAFIKA R6_A Tersedia
290 REFORMULASI KEWENANGAN POLRI DAN PPNS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YURIZAL MEDIA NUSA CREATIVE R6_E Tersedia
291 PROSEDUR PENYELESAIAN KONFLIK LINGKUNGAN HIDUP DALAM JALUR PERDATA SYAHRUL MACHMUD REFIKA ADITAMA R6_E Tersedia
292 TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA YURIZAL MEDIA NUSA CREATIVE R6_A Tersedia
293 HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ADAMI CHAZAWI PT RAJAGRAFINDO PERSADA R6_A Tersedia
294 KEMBANG SETAMAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DALAM TEORI, NORMA, DAN PRAKTIK LILIK MULYADI KENCANA R6_A Tersedia
295 TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AHLI WARISNYA HASWANDI, SYARIFUDDIN KENCANA R6_A Tersedia
296 STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN - DUTA NUSINDO SEMARANG R6_D Tersedia
297 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN - DUTA NUSINDO SEMARANG R6_D Tersedia
298 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN OBAT MURAH SUDJANA KENI MEDIA R6_D Tersedia
299 UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 - PT ANAK HEBAT INDONESIA R6_D Tersedia
300 JAMINAN KESEHATAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TIM REDAKSI NUANSA AULIA NUANSA AULIA R6_D Tersedia
301 PRAKTEK KEDOKTERAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TIM REDAKSI FOKUSMEDIA FOKUSMEDIA R6_D Tersedia
302 ASPEK HUKUM KEPERAWATAN CECEP TRIWIBOWO NUHA MEDIKA R6_D Tersedia
303 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN IND - R6_D Tersedia
304 PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV & AIDS DI DAERAH 2007 IDN PUSAT INFO DATA INDONESIA R6_D Tersedia
305 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA IND DUTA NUSINDO R6_D Tersedia
306 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH RI TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA IND CITRA UTAMA R6_D Tersedia
307 PERPRES NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA IND PIDI JAKARTA R6_D Tersedia
308 HIMPUNAN PERATURAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2008 IND CV. EKO JAYA R6_D Tersedia
309 UNDANG-UNDANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 2004 REDAKSI SINAR GRAFIKA SINAR GRAFIKA R6_C Tersedia
310 URAIAN PANCASILA : PENJELASAN DAN PENAFSIRAN DARI PARA PENYUSUN UUD 1945 DAN PANCASILA IND BEE MEDIA R6_C Tersedia
311 UUD 1945 AMANDEMEN DENGAN KABINET INDONESIA MAJU (JOKOWI-MA'RUF) PERIODE 2019-2024 GENESIS GENESIS R6_C Tersedia
312 UUD 1945 DILENGKAPI KABINET INDONESIA MAJU PERIODE 2019-2024 REDAKSI PUSTAKABARUPRESS PUSTAKABARUPRESS R6_C Tersedia
313 AMENDEMEN I-IV UUD 1945 DAN PENGETAHUAN UMUM INDONESIA IND ANAK HEBAT INDONESIA R6_C Tersedia
314 AMENDEMEN UUD 1945 PERUBAHAN I-IV IND ANAK HEBAT INDONESIA R6_C Tersedia
315 UUD 1945 & AMANDEMEN SUPERKOMPLET DEVI TRIASARI CHARISSA R6_C Tersedia
316 UUD 1945 DAN AMANDEMEN SUPERLENGKAP DEVI TRIASARI, MBUSLAW TERANG SEJATI R6_C Tersedia
317 UUD 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PELAJAR DAN UMUM TIM REDAKSI BIP BIP R6_C Tersedia
318 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA - DUTA NUSINDO SEMARANG R6_C Tersedia
319 PELIMPAHAN WEWENANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM; TINDAKAN KEDOKTERAN KEPADA TENAGA KESEHATAN DALAM KONTEKS HUKUM DAN ADMINISTRASI NEGARA MAKMUR JAYA YAHYA REFIKA ADITAMA R6_D Tersedia
320 KEKAYAAN INTELEKTUAL KESEHATAN MASYARAKAT RANTI FAUZA MAYANA, TISNI SANTIKA REFIKA ADITAMA R6_D Tersedia
321 ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN ENNY AGUSTINA REFIKA ADITAMA R6_D Tersedia
322 PERATURAN TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN - PIDI JAKARTA R6_D Tersedia
323 UUD 1945 DAN AMANDEMEN DENGAN KABINET INDONESIA MAJU 2019-2024 TIM REDAKSI LAKSANA LAKSANA R6_C Tersedia
324 AMANDEMEN UUD 1945 NKRI HARGA MATI + PERPPU ORMAS - CAKRAWALA R6_C Tersedia
325 UUD 1945 RI DAN AMANDEMEN I, II, III, DAN IV - PT ANAK HEBAT INDONESIA R6_C Tersedia
326 UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA : UNTUK PELAJAR UMUM TIM GRASINDO GRASINDO R6_C Tersedia
327 KUHD HUKUM DAGANG - SINAR GRAFIKA R6_B Tersedia
328 HUKUM MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS INTERNASIONAL DAN NASIONAL (INDONESIA) YAFET YOSAFET WILBEN RISSY GRIYA MEDIA R6_B Tersedia
329 HUKUM DAGANG INDONESIA : DASAR-DASAR UNTUK BISNIS YANG AMAN DAN LEGAL RATNA PT ANAK HEBAT INDONESIA R6_B Tersedia
330 KUHD DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN - PUSTAKA MAHARDIKA R6_B Tersedia
331 UNDANG-UNDANG RI NO 1 TAHUN 2023 KUHP BESERTA PENJELASANNYA - PERMATA PRESS R6_C Tersedia
332 KUHD DAN UNDANG-UNDANG RI NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN - PERMATA PRESS R6_B Tersedia
333 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - DUTA NUSINDO SEMARANG R6_C Tersedia
334 KUHAP BESERTA PENJELASANNYA - GRAHAMEDIA PRESS R6_C Tersedia
335 KUHP UU RI NO. 1 TAHUN 2023 - NUANSA AULIA R6_C Tersedia
336 KUHP 2023 UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023 - SINAR GRAFIKA R6_C Tersedia
337 MENGENAL HUKUM SUATU PENGANTAR SUDIKNO MERTOKUSUMO MAHA KARYA PUSTAKA R6_C Tersedia
338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ARIEF RAHMAT PUSTAKA YUSTISIA R6_C Tersedia
339 HUKUM PIDANA INDONESIA DWIDJA PRIYATNO REKA CIPTA R6_C Tersedia
340 KUHP KUHAP KUHPER - PERMATA PRESS R6_C Tersedia
341 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK SUHARIYONO AR PAPAS SINAR SINANTI R6_C Tersedia
342 KUHAP DAN KUHP - SINAR GRAFIKA R11_C Tersedia
343 KUHP & KUHAP UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023 - PUSTAKA MAHARDIKA R11_C Tersedia
344 KUHP 2023 BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2023 - ANAK HEBAT INDONESIA R11_C Tersedia
345 KUHP UU RI NO. 1 TAHUN 2023 & KUHAP UU RI NO. 8 TAHUN 1981 & KUHPER - ANAK HEBAT INDONESIA R11_C Tersedia
346 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA KUHP & KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA KUHAP - ANAK HEBAT INDONESIA R11_C Tersedia
347 KUHP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 1 TAHUN 2023 & KUHAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 8 TAHUN 1981 - SINARSINDO UTAMA R11_C Tersedia
348 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YUSTISIA MEDIAKSARA NAWASENA MEDIAKSARA UTAMA R11_C Tersedia
349 KUHP KITAP UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA & KUHAP KITAP UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA GAMA YUSTICIA C-KLIK MEDIA R11_C Tersedia
350 KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA & KUHAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA AKSARA YUSTISIA NAWASENA MEDIAKSARA UTAMA R11_C Tersedia
351 3 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM KUHPER KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2023 KUHAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA - Grahamedia Press R11_C Tersedia
352 3 KITAB UU HUKUM : KUHPer, KUHP & KUHAP BESERTA PENJELASANNYA IND GRAHAMEDIA PRESS R11_C Tersedia
353 KUHP : KITAB UNDANG-UNDANG RI NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM PIDANA IND MAHIRSINDO UTAMA R11_C Tersedia
354 UNDANG-UNDANG RI NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP IND GENESIS R11_C Tersedia
355 KUH PERDATA DAN KUHA PERDATA IND PUSTAKA BUANA R11_C Tersedia
356 KUMPULAN KITAB UU HUKUM K.U.H PERDATA, KUHP & KUHAP IND WACANA INTELEKTUAL R11_C Tersedia
357 HIMPUNAN KITAB UU KUHP, KUHAP & KUHper IND PERMATA PRESS R11_C Tersedia
358 HANDBOOK 3 KITAB UU HUKUM KUHPer, KUHP, KUHAP BESERTA PENJELASANNYA IND MAHIRSINDO UTAMA R11_C Tersedia
359 KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NEDERLANDSCH INDIE FACHRIZAL AFANDI SETARA PRESS R11_C Tersedia
360 KUHP PERDATA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA IND PUSTAKA MAHARDIKA R11_D Tersedia
361 KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PEMERIKSAAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA M. YAHYA HARAHAP SINAR GRAFIKA R11_D Tersedia
362 YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA CHAIDIR ALI NUR CAHAYA R11_D Tersedia
363 KAMUS HUKUM ANDI HAMZAH GHALIA INDONESIA R11_D Tersedia
364 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA IND EKO JAYA R11_D Tersedia
365 DASAR DASAR ILMU HUKUM CHAINUR ARRASJID SINAR GRAFIKA R11_D Tersedia
366 PERKARA KRIMINIL DALI MUTIARA BINTANG INDONESIA R11_D Tersedia
367 KEKUASAAN PENGADILAN TINGGI DAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT BANDING M. YAHYA HARAHAP SINAR GRAFIKA R11_D Tidak Dipinjam
368 UU RI NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI IND PUSTAKA YUSTISIA R11_D Tersedia
369 UU NO.4 & 5 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH AGUNG IND FOKUSMEDIA R11_D Tersedia
370 PRA-PERADILAN DI INDONESIA LOEBBY LOQMAN GHALIA INDONESIA R11_D Tersedia
371 MAHKAMAH KONSTITUSI : UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2003 IND PUSTAKA WIDYATAMA R11_D Tersedia
372 HUKUM ACARA PERDATA DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG (1955-1975) RUBINI, ROECHIMAT, CHIDIR ALI PENERBIT ALUMNI R11_D Tersedia
373 KITAB UNDANG-UNDANG PERADILAN UMUM Eman Suparman, Tim Redaksi Fokusmedia FOKUSMEDIA R11_D Tersedia
374 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG - BP. PANCA USAHA PUTRA R11_D Tersedia
375 KUHAP LENGKAP - PT BUMI AKSARA R11_D Tersedia
376 TEORI HUKUM PROGRESIF 4.0 AWALUDIN MARWAN THAFA MEDIA R11_D Tersedia
377 METODE PENELITIAN HUKUM ZAINUDDIN ALI SINAR GRAFIKA R11_D Tersedia
378 PANDUAN LENGKAP PENULISAN SURAT-SURAT HUKUM DEWI FORTUNA ALDRIYANTI PT ANAK HEBAT INDONESIA R11_D Tersedia
379 UNDANG-UNDANG KOMISI YUDISIAL 2004 - SINAR GRAFIKA R11_D Tersedia
380 WAJAH SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ERWIN SUSILO LAUTAN PUSTAKA R11_D Tersedia
381 PP RI NO. 92 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP RI NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHP - CV. CIPTA MEDIA INDONESIA R11_D Tersedia
382 UNDANG-UNDANG TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA - PUSAT DATA INDONESIA R11_D Tersedia
383 7 UNDANG UNDANG TAHUN 2008 - CV. EKO JAYA R11_D Tersedia
384 PERBANKAN DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN - FOKUSMEDIA R11_A Tersedia
385 PENGANTAR HUKUM PERBANKAN INDONESIA NENI SRI IMANIYATI, PANJI ADAM AGUS PUTRA REFIKA ADITAMA R11_A Tersedia
386 KREDIT PERBANKAN : ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA ETTY MULYATI REFIKA ADITAMA R11_A Tersedia
387 PEDOMAN PENGAWASAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ATAU UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI - - R11_A Tersedia
388 STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ATAU UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI - - R11_A Tersedia
389 POKOK-POKOK HUKUM PERKOPERASIAN - PUSTAKA YUSTISIA R11_A Tersedia
390 "JUKLAK OMNIBUS LAW 2021" KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM BESERTA MODAL DASAR PERSEROAN, PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK UMK - DUTA NUSINDO SEMARANG R11_A Tersedia
391 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG - CV. EKO JAYA R11_A Tersedia
392 LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH EDISI TAHUN 2024 - DUTA NUSINDO SEMARANG R11_A Tersedia
393 HUKUM PERJANJIAN KREDIT GUNAKAN AGUNAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI MUDAKIR ISKANDAR SYAH JALA PERMATA AKSARA R11_A Tersedia
394 HUKUM DAN RESTRUKTURISASI BANK GAGAL DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL ELYANA NOVIRA GENTA FISA UTAMA R11_A Tersedia
395 CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SOEDJONO DIRDJOSISWORO REFIKA ADITAMA R11_A Tersedia
396 JAMINAN HAK TANGGUNGAN RIO CHRISTIAWAN, JANUAR AGUNG SAPUTERA REFIKA ADITAMA R11_A Tersedia
397 HUKUM PERBANKAN SYARIAH : UU NO. 21 TAHUN 2008 ABDUL GHOFUR ANSHORI REFIKA ADITAMA R11_A Tersedia
398 ASPEK HUKUM REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA ABDUL GHOFUR ANSHORI REFIKA ADITAMA R11_A Tersedia
399 INDEPENDENSI HAKIM PERADILAN AGAMA PASCA REFORMASI KEKUASAAN KEHAKIMAN WILDAN SUYUTHI GENTA FISA UTAMA R12_A Tersedia
400 HUKUM ZAKAT DAN WAKAF YULKARNAIN HARAHAB SINAR GRAFIKA R12 Tersedia
401 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TIM PERMATA PRESS PERMATA PRESS R12_A Tersedia
402 HUKUM ISLAM PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM ISLAM DI INDONESIA MOHAMMAD DAUD ALI PT RAJAGRAFINDO PERSADA R12_A Tersedia
403 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA - EKO JAYA R12_E Tersedia
404 PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN (PERMENDAGRI NO. 73 TAHUN 2022) - DUTA NUSINDO SEMARANG R12_E Tersedia
405 PERATURAN TENTANG VISA, IZIN MASUK & IZIN KEIMIGRASIAN - PUSAT INFO DATA INDONESIA R12_E Tersedia
406 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - R12_E Tersedia
407 PERPRES RI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG DATA SATU INDONESIA - - R12_E Tersedia
408 PP RI NO.40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - R12_E Tersedia
409 UU RI NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN - PUSTAKA YUSTISIA R12_E Tersedia
410 PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PEMBANGUNAN KELUARGA DAN JUKLAK KEPENDUDUKAN Ali Aksun W DUTA NUSINDO SEMARANG R12_E Tersedia
411 2 UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - NOVINDO PUSTAKA MANDIRI R12_E Tersedia
412 4 (EMPAT) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2002 GRASI NOMOR 24 TAHUN 2002 SURAT UTANG NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2002 SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2001 YAYASAN - BP. PANCA USAHA R12_E Tersedia
413 UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 2006 (UU RI NO. 12 TAHUN 2006) - SINAR GRAFIKA R12_E Tersedia
414 UNDANG-UNDANG YAYASAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN - PUSTAKA YUSTISIA R12_E Tersedia
415 UNDANG-UNDANG SUSUNAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DAN DPRD - FOKUSMEDIA R12_E Tersedia
416 PETUNJUK PELAKSANAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN - CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R11_B Tersedia
417 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN ANTI NARKOBA - PUSTAKA YUSTISIA R11_B Tersedia
418 HIMPUNAN PERATURAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2008 - CV. EKO JAYA R11_B Tersedia
419 DESENTRALISASI KEUANGAN : PANDANG KEBIJAKAN PEMDA KEPADA MASYARAKAT DESA SYAMSUL HADI THUBANY, MUHIMMUDIN, ISMAIL AMIR NUANSA AKSARA R11_B Tersedia
420 ASPEK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASAR UU NO 35 TAHUN 2009 RATNA W.P. PT ANAK HEBAT INDONESIA R11_B Tersedia
421 KITAB ASPEK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 35 2009 RATNA W.P. PT ANAK HEBAT INDONESIA R11_B Tersedia
422 NARKOBA DAN PERADILANNYA DI INDONESIA O.C. Kaligis , Soedjono Dirdjosisworo PT ALUMNI R11_B Tersedia
423 REKONSTRUKSI HUKUM REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA WAWAN EDI PRASTIYO REFIKA ADITAMA R11_B Tersedia
424 REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA NOVI E. BASKORO REFIKA ADITAMA R11_B Tersedia
425 HUKUM ACARA ELEKTRONIK : TEORI DAN IMPLEMENTASI DI PENGADILAN AGAMA TOIF SETARA PRESS R11_B Tersedia
426 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG NARKOTIKA-NARKOBA TAHUN 2002 - CV. TAMITA UTAMA R11_B Tersedia
427 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN - SINAR GRAFIKA R12_E Tersedia
428 HIMPUNAN PERATURAN HAK ASASI MANUSIA - CV. EKO JAYA R12_D Tersedia
429 UU RI NO. 8 TAHUN 2004 & UU RI NO. 9 TAHUN 2004 - CV. EKO JAYA R12_D Tersedia
430 LIMA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA - BP. PANCA USAHA R12_D Tersedia
431 HAK ASASI MANUSIA : HAKEKAT, KONSEP DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT MULADI REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
432 HAM PEREMPUAN : KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP KUHP NIKEN SAVITRI REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
433 SAAT MENUAI KEJAHATAN : SEBUAH PENDEKATAN SOSIOKULTURAL KRIMINOLOGI, HUKUM, DAN HAM YESMIL ANWAR REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
434 HUKUM KEJAHATAN HAM : PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL FADLI ANDI NATSIF KENCANA R12_D Tersedia
435 HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL SUATU PENGANTAR HUALA ADOLF KENI MEDIA R12_D Tersedia
436 PBB: DULU KINI DAN ESOK JAMES BARROS BUMI AKSARA R12_D Tersedia
437 PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM GATT DAN WTO: ASPEK-ASPEK HUKUM DAN NON HUKUM HATA REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
438 PENGANTAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL ROMLI ATMASASMITA REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
439 PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL EDISI KESEPULUH J.G. STARKE SINAR GRAFIKA R12_D Tersedia
440 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG - BP. CIPTA KARYA R12_D Tersedia
441 ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PERKARA-PERKARA KEPAILITAN MUTIARA HIKMAH REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
442 KOMPLIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL AKTUAL DI BIDANG KEKAYAAAN INTELEKTUAL YANG DIRATIFIKASI INDONESIA AHMAD M. RAMLI, TASYA SAFIRANITA RAMLI, REIHAN AHMAD MILLAUDY REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
443 PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL MAHFUD FAHRAZI & SICILIYA MARDIAN YOEL PT REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
444 TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK INTERNASIONAL: SUATU PENGANTAR TISNI SANTIKA, INDRIANI DWI HAPSARI, KARTIKA BUDIANTI LESTARI PT REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
445 PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: KEBIJAKAN SUBSIDI DAN UMKM HUALA ADOLF & RABIANSYAH PRATAMA SURYAWINATA PT REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
446 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL : KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK INDONESIA DAMOS DUMOLI AGUSMAN PT REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
447 HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL: THE LAW OF INTERNATIONAL CONTRACT IDA BAGUS WYASA PUTRA PT REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
448 HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL IDA BAGUS WYASA PUTRA & NI KETUT SUPASTI DHARMAWAN PT REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
449 ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL IDA BAGUS WYASA PUTRA PT REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
450 KOMPLIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL AKTUAL DI BIDANG KEKAYAAAN INTELEKTUAL YANG DIRATIFIKASI INDONESIA AHMAD M. RAMLI, TASYA SAFIRANITA RAMLI, REIHAN AHMAD MILLAUDY REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
451 HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL EDISI REVISI HUALA ADOLF SINAR GRAFIKA R12_D Tersedia
452 HUKUM & HAM ARIS PRIO AGUS SANTOSO PUSTAKABARUPRESS R12_D Tersedia
453 MENGUNGKAP JARINGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL BASARIA PANJAITAN REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
454 SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI: DITINJAU DARI BERBAGAI KONVENSI INTERNASIONAL KRISTIAN REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
455 HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL: TEORI DAN IMPLEMENTASI MUHAMMAD IQBAL HASAN REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
456 DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL HUALA ADOLF REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
457 HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA DIKDIK MOHAMAD SODIK REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
458 HUKUM DAGANG INTERNASIONAL: OPTIMALISASI SISTEM HUKUM TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) DI INDONESIA MAHFUD FAHRAZI REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
459 HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER JAWAHIR THONTOWI, PRANOTO ISKANDAR PT REFIKA ADITAMA R12_D Tersedia
460 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANAGAN ORANG & UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI - VISIMEDIA R12_D Tersedia
461 UU NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - PIDI JAKARTA R12_C Tersedia
462 UNDANG-UNDANG ITE UU RI NO. 1 TAHUN 2024 TETNTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 208 TENDANG ITE PDP UU RI NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TIM PERMATA PRESS PERMATA PRESS R12_C Tersedia
463 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN PENYIARAN - PT AGROMEDIA PUSTAKA R12_C Tersedia
464 UNDANG-UNDANG ITE BERDASAR UU NO. 1 TAUN 2024 - PT ANAK HEBAT INDONESIA R12_C Tersedia
465 UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI 1999 - SINAR GRAFIKA R12_C Tersedia
466 UNDANG-UNDANG PENYIARAN 2002 - SINAR GRAFIKA R12_C Tersedia
467 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TIM POLITIKA TIM POLITIKA POLITIKA PUBLISHING R12_C Tersedia
468 AMANDEMEN UNDANG-UNDANG ITE INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU RI NO. 19 TAHUN 2016) - SINAR GRAFIKA R12_C Tersedia
469 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - - R12_C Tersedia
470 TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ADAMI CHAZAWI, ARDI FERDIAN MEDIA NUSA CREATIVE R12_C Tersedia
471 DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL - PUSAT INFO DATA INDONESIA R12_C Tersedia
472 UU ITE 2024 DAN UU PDP 2022 - SINAR GRAFIKA R12_C Tersedia
473 PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK - PUSAT INFO DATA INDONESIA R12_C Tersedia
474 ITE BESERTA PETUNJUK PELAKSANAANNYA - DUTA NUSINDO SEMARANG R12_C Tersedia
475 Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi : Regulasi dan Kovergensi Danrivanto Budhijanto PT REFIKA ADITAMA R12_C Tersedia
476 FILSAFAT PANCASILA Dr. NUR ROHIM YUNUS, S.H., LL.M. & Dr. SERLIKA APRITA, S.H., M.H. PT REFIKA ADITAMA R5_D Tersedia
477 HUKUM TATA USAHA NEGARA (SUATU IMPLEMENTASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM TATA NEGARA) ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH.MH. , YUSRON TRISNO AJI, S.SY., MH. , REZI, SH., MH. , ANGGA EKO PRASETYO, SH.MH. PUSTAKA BARU PRESS R5_D Tersedia
478 PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH., MH. , REZI, SH., MH. , WIDI NUGRAHANINGSIH, SH., MH. PUSTAKA BARU PRESS R5_D Tersedia
479 PENGANTAR HUKUM INDONESIA YULIES TIENA MASRIANI, S.H., M.HUM. SINAR GRAFIKA R5_D Tersedia
480 HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA HARRYS PRATAMA TEGUH, S.HI., M.H. & OJARUDIN RITONGA, S.H., M.M. PENERBIT ANDI R5_D Tersedia
481 PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. PT RAJAGRAFINDO PERSADA R5_D Tersedia
482 UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DAN NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA - BP. PANCA USAHA PUTRA R5_D Tersedia
483 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 20 & 24 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN & BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN. - NOVINDO PUSTAKA MANDIRI R5_D Tersedia
484 PEMULIHAN KEKAYAAN NEGARA: STRATEGI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DENGAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM SURYA JAYA, FAISAL SANTIAGO, AHMAD SAHRONI PT KARYA ILMU BERMANFAAT R5_C Tersedia
485 MENEMUKAN KEMBALI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BAGIR MANAN PT BUMU PUTHUK SHANKARA R5_C Tersedia
486 PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP M. YAHYA HARAHAP SINAR GRAFIKA R5_C Tersedia
487 STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT) BORIS TAMPUBOLON PRENAMEDIA GRUP R5_C Tersedia
488 PEMBUKTIAN & PRAKTIK HUKUM ACARA PENGADILAN NIAGA ELYTA RAS GINTING SINAR GRAFIKA R5_C Tersedia
489 HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum KONSTITUSI PRESS R5_C Tersedia
490 HUKUM PIDANA EDISI REVISI TEGUH PRASETYO, YUNI PRISKILA GINTING, RIZKY KARO KARO PT RAJAGRAFINDO PERSADA R5_C Tersedia
491 PRAKTIK ACARA PIDANA KURNIAWAN TRI WIBOWO, KASPUDIN NOR, ERRI GUNRAHTI YUNI UTAMININGRUM PAPAS SINAR SINANTI R5_C Tersedia
492 KESEIMBANGAN NILAI PIDANA PENJARA DAN NILAI PIDANA DENDA T.J. GUNAWAN KENCANA R5_C Tersedia
493 TEORI KONSTITUSI : SEJARAH, TEORI, DAN PERUBAHAN KONSTITUSI TAUFIQUROHMAN SYAHURI RAJAWALI PERS R5_C Tersedia
494 DINAMIKA PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA MUKHLIS TAIB PT REFIKA ADITAMA R5_C Tersedia
495 ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA DINORY MARGANDA ARITONANG PT REFIKA ADITAMA R5_C Tersedia
496 ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA MAIDIN GULTOM, AZWIR AGUS, CHRISTOPER PANAL LUMBAN GAOL PT REFIKA ADITAMA R5_C Tersedia
497 HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK ABDUL MUIS BJ, HARRY ANWAR, IMAS ROSIDAWATI WR REKA CIPTA R5_C Tersedia
498 PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI) H. Ishaq PT RAJAGRAFINDO PERSADA R5_C Tersedia
499 PENGANTAR HUKUM PIDANA MENGACU PADA KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023) RODLIYAH, SALIM H.S. SINAR GRAFIKA R5_C Tersedia
500 HUKUM RUANG ANGKASA ATIP LATIPULHAYAT SINAR GRAFIKA R5_C Tersedia
501 KONSEP HUKUM PERDATA MUNIR FUADY PT RAJAGRAFINDO PERSADA R5_C Tersedia
502 DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA P.A.F. Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang SINAR GRAFIKA R5_C Tersedia
503 KITAB UNDANG-UNDANG PERADILAN UMUM Eman Suparman, Tim Redaksi Fokusmedia Fokusmedia R5_C Tersedia
504 Mahkamah Konstitusi : dari Negative Legislature ke Positive Legislature Edisi Revisi MARTITAH KONpress R5_C Tersedia
505 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO RAJAWALI PERS R5_C Tersedia
506 HUKUM PIDANA DI INDONESIA KHIPTI FATIMAH ANAK HEBAT INDONESIA R5_C Tersedia
507 HUKUM PERJANJIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEJAHATAN MARULAK PARDEDE PAPAS SINAR SINANTI R5_C Tersedia
508 TEORI & HUKUM KONSTITUSI IDUL RISHAN SINAR GRAFIKA R5_C Tersedia
509 PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING) Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. LAKSBANG JUSTITIA R5_C Tersedia
510 DASAR-DASAR HUKUM PIDANA MAHRUS ALI SINAR GRAFIKA R5_C Tersedia
511 KITAB UNDANG-UNDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL HaKI TIM PERMATA PRESS PERMATA PRESS R5_C Tersedia
512 MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA YURIZAL MEDIA NUSA CREATIVE R5_C Tersedia
513 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - CV. DUTA NUSINDO SEMARANG R5_C Tersedia
514 FILSAFAT PENGETAHUAN DAN KEBENARAN : IMPLEMENTASI DALAM PUTUSAN HAKIM Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. Kencana R5_C Tersedia
515 KAMUS PINTAR HUKUM Galang Taufani, S. H., M.H. ANAK HEBAT INDONESIA R5_C Tersedia
516 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH - CV. DUTA NUSINDO R2.a Tersedia
517 Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri Marsono CV. EKO JAYA R2.a Tersedia
518 KAPITA SELEKTA MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S cv. fokus media R2.a Tersedia
519 KEBIJAKAN & STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL ACHMAD SANI ALHUSAIN YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA R2.a Tersedia
520 MEMBONGKAR SUPERSEMAR dari CIA hingga Kudeta merangkak melawan Bung Karno Baskara T. Wardaya, SJ GALANGPRES R9.c Tersedia
521 NU MUDA KAUM PROGRESIF DAN SEKULARISME BARU LAODE IDA PT. GELORA AKSARA PRATAMA R12.a Tersedia
522 LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI Dr. Intsiawati Ayus, SH.,MH. IDEMEDIA R10.b Tersedia
523 PERSPEKTIF MARXISME Hary Prabowo JENDELA R3.b Tersedia
524 PEMILU LANGSUNG DI TENGAH OLIGARKI PARTAI PROSES NOMINASI DAN SELEKSI CALON LEGISLATIF PEMILU 2004 - GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA R3.b Tersedia
525 TES IQ PHILIP CARTER DAN KEN RUSSELL KUNCI ILMU R9.E Tersedia
526 PERPU 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU - CV. DUTA NUSINDO R3.b Tersedia
527 MISTERI SUPERSEMAR Eros Djarot MEDIA KITA R3.b Tersedia
528 9 KUNCI SUKSES TIM SUKSES DALAM PILKADA LANGSUNG ACHMAD HERRY, SE GALANG PRESS R3.b Tersedia
529 KONTROVERSI KUDETA PRABOWO A.PAMBUDI MEDIA PRESSINDO R3.b Tersedia
530 K.H. MAS MANSUR PERJUANGAN DAN PEMIKIRAN Darul Aqsha ERLANGGA R3.b Tersedia
531 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA - SINAR GRAFIKA R12.b Tersedia
532 HUKUM HAK ASUH ANAK M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H PRENADA MEDIA GROUP R12.b Tersedia
533 HUKUM PERKAWINAN BAGI YANG BERBEDA AGAMA ACHNAD ICHSAN, S.H PT. PRATNYA PARAMITA R12.b Tersedia
534 Undang Undang Republik Indonesia perlindungan saksi dan Korban , penghapusan kekerasan dalam rumah tangga , perlindungan anak, hak asasi manusia, pengadilan anak - BP. PANCA USAHA R12.b Tersedia
535 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK - CV. CIPTA MEDIA INDONESIA R12.b Tersedia
536 hak Imunitas Wakil Rakyat - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI R10.b Tersedia
537 PROSEDUR DAN TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN - CV. DUTA NUSINDO R5.A Tersedia
538 Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah Aryojati Ardipandanto PUSTAKA OBOR R10.b Tersedia
539 undang undang no.7 tahun 2023 perpu no. 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang undang - CV. DUTA NUSINDO R3.b Tersedia
540 UNDANG UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEUDA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN - CV. DUTA NUSINDO R6.c Tersedia
541 KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN INDONESIA Drs. Inu Kencana Syafi'ie, M.Si PT. REFIKA ADITAMA R3.d Tersedia
542 PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN DR. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si PT. REFIKA ADITAMA R3.d Tidak Dipinjam
543 PP RI NO. 12 THN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA - - R10.b Tersedia
544 Ibu Kota Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 - CV. DUTA NUSINDO R3.d Tersedia
545 Penegakan Kode etik Parlemen - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI R10.b Tersedia
546 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 2006-2007 - PIDI R1.E Tersedia
547 Peraturan Praktis bagi Penyelenggara Otonomi daerah - Suplemen 14 - CV. EKO JAYA R1.E Tersedia
548 Peraturan Praktis bagi Penyelenggara Otonomi daerah - Suplemen 15 - CV. EKO JAYA R1.E Tersedia
549 Penilaian Kinerja PNS dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Kompetitif beserta tatacara pelaksanaan mutasi - CV. DUTA NUSINDO R1.C Tersedia
550 Undang undang Kepolisian Negara - SINAR GRAFIKA R1.C Tersedia
551 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) - PIDI R1.C Tersedia
552 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI - PIDI R1.C Tersedia
553 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil - CV. DUTA NUSINDO R1.C Tersedia
554 Undang Undang Lalu LIntas dan Angkutan Jalan & Undang undang Kepolisian Negara Republik Indonesia - CV. DUTA NUSINDO R1.C Tersedia
555 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - CV. EKO JAYA R1.C Tersedia
556 Peningkatan Pengembangan Karir, Pemenuhan Kebutuhan Organisasi dan Pengembangan Kompetemsi PNS - CV. DUTA NUSINDO R1.C Tersedia
557 Peraturan Pemerintah RI tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang peraturan Gaji Pegarai Negeri Sipil, TNI POLRI dan Hakim - BP. CIPTA JAYA R1.C Tersedia
558 Penetapan Pensiun Pokok :Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI & POLRI Tahun 2007 - PIDI R1.C Tersedia
559 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Kepolisian - BP. CIPTA JAYA R1.C Tersedia
560 Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah - CV. DUTA NUSINDO R1.B Tersedia
561 omnibus Law Juklak UU Cipta Kerja 2021 - CV. DUTA NUSINDO R1.B Tersedia
562 Pengantar Hukum Perburuhanan Pasca Undang Undang Cipta Kerja Nindry Sulistya Widiastiani PT. KANISIUS R1.B Tersedia
563 Omnibus Law - Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI no.2 th 2022 tentang Cipta Kerja - CV. DUTA NUSINDO R1.B Tersedia
564 Perubahan atas Peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja - BP. CIPTA JAYA R1.B Tersedia
565 Himpunan Undang-undang, Peraturan-perauran, Penetapan-Penetapan, Pemerintah Republik Indonesia 1948 Koesnodiprodjo S.K. SENO - Tersedia
566 HET STAATRECHT VAN INDONESIE PROF. DR. J. H.A. Logemann N.V. UITGEVERIJ W. VAN HOEVE - S-GRAVENHAGE - Tersedia
567 Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan Marulak Pardede, S.H., M.H., APU. Papas Sinar Sinanti R11.2 Tersedia
568 Hukum, HAM, dan Siber Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H. Setara Press R11.2 Tersedia
569 Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi Drs. Dikdik M. Arief Mansur, S.H., M.H. dan Elisatris Gultom, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
570 Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
571 Yurisdiksi Tindak Pidana Siber Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
572 Cyber Bullying Hak-Hak Digital: Right on Online Safety Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
573 Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016 Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, FCBArb. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
574 Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dr. Abdul Wahid, S.H., M.A. dan Mohammad Labib, S.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
575 Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
576 Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional Dr. Sinta Dewi Rosado, S.H., LL.M. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
577 Yurisdiksi Dalam Hukum Siber Dr. Purna Cita Nughraha, S.H., M.H., C.Me. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
578 Perlindungan Privacy Di Era New Normal Digital Lifestyle Terkait Cyber Power Dr. Endah Dewi Nawangsasi Sukarton, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
579 Hukum Pidana Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dr. H. Imam Makhali, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
580 Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top dan Pengguna Konten Multimedia Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
581 Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Dr. Yuzrizal, S.H., M.H. Media Nusa Creative R11.2 Tersedia
582 Kompilasi Hukum Islam (KHI) IND Permata Press R12.1 Tersedia
583 Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer Prof. H.R., Otje Salman Soemadiningrat, S.H. P.T. ALUMNI R12.2 Tersedia
584 Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan Prof. Dr. M. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
585 Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dr. Marlina, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
586 Hukum Pidana Anak Prof. Dr. Wagiati Soetedjo, S.H., M.S. dan Melani, S.H., M.H. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
587 Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
588 Pokok-Pokok Pemikiran IKANO UNPAD bagi Pengembangan Hukum Nasional Tim Penulis IKANO UNPAD PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
589 Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
590 Hukum Perkawinan Indonesia Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
591 Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A., dan Drs. Muhammad Irfan, S.H., M.Pd. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
592 Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Pascaperkawinan Dr. Sri Subekti, S.H., M.M., Sp.N., M.H. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
593 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
594 Hukum Perlindungan Anak & KDRT Kresna Agung Yudhianto, S.Psi., M.Psi., dkk PUSTAKABARUPRESS R12.2 Tersedia
595 Amandeman Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Th. 2006) IND Sinar Grafika R12.1 Tersedia
596 Kisah dan Hikmah Jilid 3 Dhurorudin Mashad Erlangga R12.1 Tersedia
597 Kisah dan Hikmah Jilid 7 Dhurorudin Mashad Erlangga R12.1 Tersedia
598 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji IND Damar Pustaka R12.1 Tersedia
599 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama IND Biro Hukum Setwilda TK. I Jawa Tengah R12.1 Tersedia
600 Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. Sinar Grafika R12.1 Tersedia
601 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/WKL Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R12.1 Tersedia
602 Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya Andi Tahir Hamid, S.H. Sinar Grafika R12.1 Tersedia
603 Hukum Adat Indonesia Prof. Dr. Soerjono Soekanto SH.,MA. Rajawali Pers R12.1 Tersedia
604 PEDOMAN ZAKAT 9 Seri K.H.M. Syukri Ghozali dkk. Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf R12.1 Tersedia
605 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya IND Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R12.1 Tersedia
606 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R12.1 Tersedia
607 Pranata Sosial Hukum Islam Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
608 Peradilan Islam Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. Sinar Grafika R12.1 Tersedia
609 Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
610 Hukum Adat Tentang Tanah dan Perhutangan Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. LaksBang Pressindo R12.1 Tersedia
611 Hukum Adat Kontemporer Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. LaksBang Justitia R12.1 Tersedia
612 Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
613 Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia Dr. Sufiarna, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yusrizal, S.H., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
614 Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
615 Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama M. Yahya Harahap, S.H. Sinar Grafika R12.1 Tersedia
616 Islam Aktual Jawaban Atas Gejolak Masyarakat Post-Modern John L. Esposito Inisiasi Press R12.1 Tersedia
617 Hukum Pidana Islam Drs. H. Ahmad Wardi Muslich Sinar Grafika R12.1 Tersedia
618 Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
619 Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Dr. Mardani PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
620 Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah Dr. Nasaruddin, M.Ag. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
621 Hukum Waris Islam Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., S.H. dan Mustofa Haffas, S.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
622 Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi Panji Adam, S.Sy., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
623 Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
624 Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
625 Fikih Muamalah Adabiyah Panji Adam, S.Sy., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
626 Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Dilema antara Tugas, Ketakutan dan Tanggung Jawab Seorang Pelaksana Pembangunan Dalam Mengambil Keputusan IND LPPNRI R6.1 Tersedia
627 Cyberlaw Perlindungan Merek Dalam Cyberspace (Cybersquatting terhadap Merek) Dr. Muhammad Amirulloh, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
628 Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
629 Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
630 Rahasia Dagang Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., dan Tisni Santika, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
631 Hukum Perusahaan Analisis Privatisasi BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., C.N. dkk PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
632 Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H., dan Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
633 Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan Tuti Rastuti, S.H., M.H., Gandhi Phamracista, S.H., M.H., dan Tisni Santika, S.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
634 Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
635 Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis Dr. Eddi Sopandi, S.H., M.Si. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
636 Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan Tuti Rastuti, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
637 Perjanjian Jual Beli Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
638 Pengantar Hukum Dagang & Korporasi Aris Prio Agus Santoso, S.H., M.H., Dkk PUSTAKABARUPRESS R6.2 Tersedia
639 Hukum Perjanjian Bangun Guna Serah (Bauild Operate and Tranfer) Dr. H Husni Thamrin, S.H., M.M., M.H dan Muhammad Arganata Thamrin, S.H., M.H., M.Kn. Laksbang Pustaka R6.2 Tersedia
640 Juklak Omnibus Law 2021 Penyelenggaraan Bidang Perindustrian & Perdagangan Corina Aulia Wijayanti, S.H., M.Kn. CV. Duta Nusindo R6.2 Tersedia
641 Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia Dr. Djamal, S.H., M.Hum. Penerbit Reka Cipta R6.2 Tersedia
642 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif) Aris Prio Agus Santoso, SH., MH PUSTAKABARUPRESS R6.2 Tersedia
643 HUKUM KEPAILITAN Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH,SU. Penerbit Andi R6.2 Tersedia
644 Hukum Perlindungan Konsumen Sebuah Bunga Rampai Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum. LaksBang Justitia R6.2 Tersedia
645 HUKUM MEREK (Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital) Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. dan Tisni Santika, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
646 PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
647 HAK CIPTA DALAM KONTEKS EKONOMI KREATIF DAN TRANSFORMASI DIGITAL Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. dan Tisni Santika, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
648 Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Aprita, Serlika. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
649 Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia Permata, Rika Ratna. Dkk. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
650 Hak Cipta Dalam Media Over The Top Ramli, Tasya Safiranita. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
651 Pengantar Hukum Transaksi Bisnis Transaksional Zaki, Muhammad Reza Syariffudin. Dkk. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
652 Lagu-Musik dan Hak Cipta Ramli, Ahmad M. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
653 Amandemen Undang-Undang KPK (UU RI No. 19 Tahun 2019) IND Sinar Grafika R6.1 Tersedia
654 Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum Wahid, Abdul. Sunardi. Sidik, Muhammad Imam. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
655 Hukum Pidana Korupsi Teori, Praktik, dan Perkembangannya Jupri, S.H., M.H., Suardi Rais, S.H., M.H. Setara Press R6.1 Tersedia
656 Satgas Saber Pungli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Corina Aulia Wijayanti, S.H., M.Kn. CV. Duta Nusindo R6.1 Tersedia
657 Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar H. Ali Aksun W, S.H., M.Kn. Duta Nusindo Semarang R6.1 Tersedia
658 Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H. Rajawali Pers R6.1 Tersedia
659 Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional Pope, Jeremy Yayasan Obor Indonesia R6.1 Tersedia
660 Amandemen Undang-Undang KPK (UU RI No. 19 Tahun 2019) - Sinar Grafika R6.1 Tersedia
661 Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. Genta Publishing R6.1 Tersedia
662 PENGAWASAN HAKIM DAN PENEGAKAN KODE ETIK DI KOMISI YUDISIAL Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin Sinar Grafika R5.1 Tersedia
663 Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Kristian, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
664 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK Suratman, Hayat, dan Umi Salamah PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
665 Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Chaerudin, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
666 PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DAN ASAS-ASAS DALAM RKUHP Nandang Sambas dan Ade Mahmud PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
667 Hermeneutik Hukum Perenungan Pemikiran Hans - Heorg Gadamer Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
668 HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL (Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik) Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu Palar PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
669 Aspek Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik di Indonesia Dinoroy Marganda Aritonang, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
670 ALASAN PENGHAPUS PIDANA (Teori dan Studi Kasus) Dr. H. Hamdan, SH., MH. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
671 SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA di Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
672 Hukum Penitensier Dr. Marlina, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
673 EKSISTENSI HUKUMAN MATI (Antara Realita dan Desiderata) Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
674 Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
675 TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia) Dr. Saifullah, S.H., M.Hum PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
676 Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
677 Pengantar Ilmu Hukum Muhammad Erwin, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
678 Etika Profesi Hukum Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
679 Hukum Acara Perdata Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jamin, dan Pembaruan Acara Perdata Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
680 Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kristian, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
681 Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
682 Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
683 Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
684 Hukum dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif - Transgresif Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
685 Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
686 SEJARAH HUKUM SUATU PENGANTAR Prof. Dr. Emeritus John Gilissen PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
687 Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
688 TEORI HUKUM MENGINGAT, MENGUMPULKAN, DAN MEMBUKA KEMBALI Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
689 PENGANTAR ILMU HUKUM SEBUAH SKETSA Dr. H. Dudu Duswara Machmudin, Drs., S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
690 HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA A. TITI SOETAMI. SH. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
691 Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
692 HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA OERDAGANGAN ORANG Dr. Marlina, SH.,M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
693 TEORI DAN KAPITA SELEKTA KRIMINOLOGI Prof. Dr. H. ROMLI ATMASASMITA, SH.,LL.M PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
694 ASAS ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
695 PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA A.SITI SOETAMI, SH PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
696 PERBANDINGAN ILMU HUKUM Dr. MUNIR FUADY, SH.,MH.,LL.M. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
697 SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA Prof. DR. DWIDJA PRIYATNO, SH., MH., Sp.N. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
698 TEORI HUKUM KONVERGENSI Dr. DANRIVANTO BUDHIJANTO PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
699 HERMENEUTIKA PANCASILA ORISINALITAS & bAHASA hUKUM iNDONESIA Dr. NYANA WANGSA, S.H., M.H. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
700 PENGATURAN HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA BAGI KORBAN KEJAHATAN DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH., MH PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
701 FILSAFAT HUKUM DESIGN DAN ARSITEKTUR KESEJARAHAN HERMAN BAKIR, S.H., M.H, PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
702 MORALITAS PROFESI HUKUM SUATU TAWARAN KERANGKA BERPIKIR Dr. Shidarta, S.H., M.Hum PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
703 PERKEMBANGAN KONSEP NEGARA HUKUM & NEGARA HUKUM PANCASILA Dr. Yopi Gunawan , S.H., M.H., M.M. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
704 HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN POLA KEMITRAAN DAN BADAN HUKUM Dr. Johannes Ibrahim, SH., M.Hum PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
705 SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TINJAUAN TEORITIS DAN PERBANDINGAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA KRISTIAN, S.H.,M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
706 ENERGI HUKUM SEBAGAI FAKTOR PENDORONG EFEKTIFITAS HUKUM Dr. JOGI NAINGGOLAN, SH.,MH. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
707 ASPEK HUKUM SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DR.SONNY DEWI JUDIASIH,S.H.,M.H..C.N PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
708 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PEMBINAANNYA - CV. DUTA NUSINDO R5.B Tersedia
709 HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. CV. MAHA KARYA PUSTAKA R5.B Tersedia
710 KUHP & KUHAP - SINARSINDO UTAMA R5.B Tersedia
711 4 ( EMPAT ) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA - BP. PANCA USAHA R5.B Tersedia
712 HUKUM BENDA yang diatur dalam KUHPerdata dan diluar KUHPerdata SRI MULYANI, SH.MHum CV. DUTA NUSINDO R5.B Tersedia
713 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA - SINARSINDO UTAMA R5.B Tersedia
714 POKOK POKOK HUKUM PIDANA APRIYANTO NUSA, S.H., M.H SETARA PRESS R5.B Tersedia
715 KUHPer, KUHP, KUHAP - BHUANA ILMU POPULER R5.B Tersedia
716 KUHP & KUHAP - PERMATA PRESS R5.B Tersedia
717 TEORI HIERARKI NORMA HUKUM Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H KOSTITUSI PRESS R5.B Tersedia
718 PENGANTAR ILMU HUKUM Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H.,M.H RAJA GRAFINDO PERSADA R5.B Tersedia
719 PENJARA SWASTA sebuah PENDEKATAN KRIMINOLOGI DAN TEORI KEADILAN UNTUK KEPATUTAN DI INDONESIA SANI IMAM SANTOSO SABERRO INTI PERSADA R5.B Tersedia
720 PENGANTAR ILMU HUKUM ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH.MH PUSTAKA BARU PRES R5.B Tersedia
721 HUKUM ACARA PIDANA ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH.MH.Kes PUSTAKA BARU PRES R5.B Tersedia
722 POSISI DAN FUNGSINYA DARI PERSPEKTIF HUKUM Dr. Marwan Effendy, S.H. PT.GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA R5.B Tidak Dipinjam
723 pengantar hukum indonesia Yulies Tiena Masriani, S.H.,M.Hum SINAR GRAFIKA R5.B Tersedia
724 SOSIOLOGI HUKUM ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH.MH.Kes PUSTAKA BARU PRES R5.B Tersedia
725 SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Maman Budiman, S.H.,M.H SETARA PRESS R5.B Tersedia
726 METODE PENELITIAN HUKUM Prof. Dr. h. Zainuddin Ali, M.A SINAR GRAFIKA R5.B Tersedia
727 PENGANTAR ILMU HUKUM Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso,S.H.,M.S Laksbang PRESSindo R5.B Tersedia
728 PENGANTAR LEGAL DRAFTING ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH.MH PUSTAKA BARU PRES R5.B Tersedia
729 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK MUHAMAD MU'IZ RAHARJO, S.STP.,M.SI BUMI AKSARA R5.B Tersedia
730 MEUWISSEN TENTANG PENGEMBANAN HUKUM, ILMU HUKUM, TEOTI HUKUM, DAN FILSAFAT HUKUM PROF.DR B. ARIEF SIDHARTA, S.H PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
731 HUKUM ACARA PIDANA PERSPEKTIF KUHAP DAN PERATURAN LAINNYA Dr. Erdianto effendi, S.H., M.Hum PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
732 PROBLEMATIKA HUKUM PERSEROAN KOMANDITER PROF.DR.JOHANNES IBRAHIM KOSASIH, S.H.,M.HUM PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
733 Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia regulasi dan kebijakan digital Prof. Dr. AHMAD M.RAMLI,SH.M.H.,FCB.Arb PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
734 Refleksi Sosiologi Hukum Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
735 PEDOMAN PENULISAN ESAI AKADEMIK BAGI MAHASISWA ILMU HUKUM A.F. ELLY ERAWATY,S.H.,LL.M.,PhD PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
736 KUHAP & KUHP IND BEE MEDIA R5.B Tersedia
737 BUTIR BUTIR PEMIKIRAN DALAM HUKUM Prof.Dr.B.Arief Sidharta, SH PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
738 HUKUM PIDANA PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA Dr.H.Imam Makhali, S.H., M.H. PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
739 ASPEK HUKUM HUBUNGAN PLATFORM DIGITAL OVER THE TOP DAN PENGGUNA KONTEN MULTIMEDIA Prof. Dr.H.Ahmad M.Ramli, SH.,MH.,FCB.Arb PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
740 Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Prof. Dr. AHMAD M. RAMLI, S.H,M.H.,FCB.Arb REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
741 Kriminologi Yesmil Anwar REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
742 Metode Penelitian Hukum DR.ELISABETH NURHAINI BUTARBUTAR,S.H.,M.HUM REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
743 Bahasa & Produk Hukum Lilis Hartini, M.Hum REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
744 Pengantar Ilmu Hukum DR. Mahfud Fahrazi, S.H.I.,M.H. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
745 Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah ) Prof.Dr H.T. Otje Salman S., SH REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
746 Pengantar Logika Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah B. Arief Sidharta REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
747 Panduan Praktis Pengadaan Barang / Jasa di Desa Dr. Herry Kamaroesid, SE,MM Mitra Wacana Media R3.C Tersedia
748 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Ttata cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota IND Komisi Pemilihan Umum R3 (b) Tersedia
749 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (b) Tersedia
750 5 Undang-Undang Baru di Bidang politik Serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya IND Pustaka Tinta Mas R3 (b) Tersedia
751 Undang-Undang Partai Politik IND Pustaka Pelajar R3 (b) Tersedia
752 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik IND Komisi Pemilihan Umum R3 (b) Tersedia
753 Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU RI. NOMOR 22 Tahun 2003) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU RI. NOMOR 23 Tahun 2003) IND CV. Duta Nusindo R3 (b) Tersedia
754 Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu IND Restu Agung R3 (b) Tersedia
755 Undang-Undang Republik Indoensia Tahun 2003 Tentang Pemilu IND DPC PDIP Kab.Sukoharjo R3 (b) Tersedia
756 Polri Siap Mengamankan Pemilu 2004 Achmad Turam CV.Amalia Bhakti Jaya R3 (b) Tersedia
757 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IND Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo R3 (b) Tersedia
758 Permendagri No. 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari APBD IND Departemen Dalam Negeri RI R3 (b) Tersedia
759 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegwai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota IND Komisi Pemilihan Umum R3 (b) Tersedia
760 Bimbingan Penerangan Bidang Ipolkam Nomor 15/16 Tahun 1986 IND Direktorat Penerangan Daerah R3 (b) Tersedia
761 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IND - R3 (b) Tersedia
762 Permendagri No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Penanggungjawbaan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Parpol IND Departemen Dalam Negeri RI R3 (b) Tersedia
763 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 20087 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IND Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo R3 (b) Tersedia
764 Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Pemilu IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R3 (a) Tersedia
765 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 Perubahan PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pilkada dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2005 IND CV. Tamita Utama R2 (b) Tersedia
766 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPRD, DPD, DPRD IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R3 (a) Tersedia
767 Politik Hukum Pidana Dr. A. Widiada Gunakaya SA., SH., MH. PT.Cita Intrans Selaras (CITILA) R3 (a) Tersedia
768 Undang-Undang Pemilihan Umum (PEMILU) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 IND Fokusindo Mandiri R3 (a) Tersedia
769 Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi Hubungan DPRD dan DPD Pasca Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012 Dr. Intsiawati Ayus, SH., MH PT. Idemedia Pustaka Utama R3 (a) Tersedia
770 Politik Hukum Hak Atas Air Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum Thafa Media R3 (a) Tersedia
771 PP RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan PP Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R3 (a) Tersedia
772 Pilihan Peraturan di Bidang Pertanahan IND CV.Eko Jaya R2 (c) Tersedia
773 Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah Prof Boedi Harsono CV.Teruna Grafica R2 (c) Tersedia
774 Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Prof. Dr. H. Muchsin, SH. PT. Refika Aditama R2 (c) Tersedia
775 Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., AIIArb. PT. Refika Aditama R2 (c) Tersedia
776 Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pascaperkawinan Oleh Notaris Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum. PT. Refika Aditama R2 (c) Tersedia
777 Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran R.A. Emma Nurita, SH., M.Kn. PT.Refika Aditama R2 (c) Tersedia
778 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Hakim, TNI, Polri Tahun 2007 IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R1 (c) Tersedia
779 Peraturan Pemerintah R.I Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan Hakim IND BP.Cipta Jaya R1 (c) Tersedia
780 Aceh Dalam Undang-Undang dan Perpu Tahun 1999 s/d Tahun 2006 IND CV.Citra Utama R2 (b) Tersedia
781 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah IND Pemerintah Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
782 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah IND CV.Eko Jaya R2 (b) Tersedia
783 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2005 Tanggal 24 Agustus 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo R2 (b) Tersedia
784 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No.33 Tahun 2001 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah R2 (b) Tersedia
785 Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daer Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
786 Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. Fokusmedia R2 (b) Tersedia
787 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2001 IND BP.Cipta Jaya R2 (b) Tersedia
788 Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 IND Pemprov jawa Tengah R2 (b) Tersedia
789 Himpunan Keputusan Bupati Sukoharjo Bersifat Mengatur Tahun 2002 IND Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo R2 (b) Tersedia
790 PP RI No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R2 (b) Tersedia
791 Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R2 (b) Tersedia
792 Himpunan Peraturan Tentang Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji/Pensiun Daerah Otonom Departemen Keuangan Republik Indonesia Departemen Keuangan Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
793 Permendagri No. 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
794 Undang-Undang Otonomi Daerah IND Fokusmedia R2 (b) Tersedia
795 Sukoharjo Dalam Angka 2002 Badan Pusat statistik Sukoharjo Badan Pusat statistik Sukoharjo R2 (b) Tersedia
796 Permendagri No.4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemda Berbasil Akrual Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
797 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom IND PT.Kloang Klede Putra Timur R2 (b) Tersedia
798 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IND CV.Citra Utama R2 (b) Tersedia
799 Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Permendagri No. 23 Tahun 2007) IND CV. Duta Nusindo R2 (b) Tersedia
800 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 IND CV.Citra Utama R2 (b) Tersedia
801 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R2 (a) Tersedia
802 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Jilid II Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo R2 (a) Tersedia
803 Petunjuk Teknis Penyusunan & Penetapan Standar Pelayanan Minimal 2007 IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R2 (a) Tersedia
804 Pembangunan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP.Nomor 38 Tahun 2007) IND CV. Duta Nusindo R2 (a) Tersedia
805 Rencana Kerja Pemerintah dan Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah IND CV. Duta Nusindo R2 (a) Tersedia
806 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah IND CV. Duta Nusindo R2 (a) Tersedia
807 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 IND Fokus Media R2 (a) Tersedia
808 Permendagri Nomor II Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Dilingkungan Kemendagri dan Pemda IND Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (a) Tersedia
809 Kapita selekta: Penyelenggaraan pemerintahan daerah Sadu Wasistiono Fokusmedia R2 (b) Tersedia
810 Permendagri No.7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan & Pelaksanaan Kajian LH Strategis Dalam Penyusunan RPJMD IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R2 (a) Tersedia
811 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah IND Kementerian Dalam Negeri R2 (a) Tersedia
812 JUKLAK OMNIBUS LAW 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN IND Duta Nusindo R1 (b) Tersedia
813 Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 & Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat IND CV.Eko Jaya R2 (a) Tersedia
814 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja IND Cipta Jaya R1 (b) Tersedia
815 PENGETAHUAN DASAR TENTANG HAK-HAK BURUH IND YaKoma-PGI R1 (b) Tersedia
816 Tata Cara Pemungutan Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pajak Jual Beli Atas Tanah dan/ Atau Bangunan, PNBP yang Berlaku Pada Kepolisian RI, dan Pajak Kendaraan Bermotor IND CV. Duta Nusindo R4 (d) Tersedia
817 Pembaruan Hukum Pajak Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, SH., MH. PT.Raja Grafindo Persada R4 (d) Tersedia
818 Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Dr. Wiratni Ahmadi, SH. PT. Refika Aditama R4 (d) Tersedia
819 HUKUM KETENAGAKERJAAN: Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law Devi Rahayu, Misbahul Munir, Azizah Setara Press R1 (b) Tersedia
820 Pengantar hukum Pajak Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH. Pustaka Baru Press R4 (d) Tersedia
821 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
822 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2005 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
823 Undang-Undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan Berikut Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan RI IND Ghalia Indonesia R4 (d) Tersedia
824 Hukum Ketenagakerjaan : Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Aries Harianto LaksBang Justitia R1 (b) Tersedia
825 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak Tentang Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) 2007 IND CV.Mini Jaya Abadi R4 (d) Tersedia
826 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) IND Permata Press R1 (b) Tersedia
827 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
828 Himpunan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
829 Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Suratman RAJAGRAFINDO PERSADA R1 (b) Tersedia
830 Himpunan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2005 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
831 Omnibus Law : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja IND Pustaka Yustisia R1 (b) Tersedia
832 Menata Karier Menuju Kebebasan Finansial Andrias Harefa Kompas R4 (c) Tersedia
833 Juklak Omnibus Law 2021: Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Beserta Modal Dasar Perseroan, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK IND CV. Duta Nusindo R1 (b) Tersedia
834 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 IND Nuansa Aulia R4 (d) Tersedia
835 Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
836 Politik Militer Indonesia 1945-1967 ULF SUNDHAUSSEN LP3ES R3 (b) Tersedia
837 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
838 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan 2008 IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R4 (d) Tersedia
839 Pola kebijaksanaan ekspor 1982 IND Departemen Penerangan RI R3 (b) Tersedia
840 MENGENAL ASEAN DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA Djalinus Syah Kreasi Jaya Utama R3 (b) Tersedia
841 Kerangka & konsepsi politik Indonesia sebuah tinjauan dan analisa perkembangan politik nasional Indonesia Haryo Mangkubumi Mitra Gama Widya R3 (b) Tersedia
842 Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (PPRI Nomor 18 Tahun 2017) & Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 IND CV. Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
843 Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Beserta Pengelolaan Keuanga IND CV. Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
844 Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila IND Cipta Loka Caraka R3 (b) Tersedia
845 Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPRI No. 12 Tahun 2019 & PPRI No. 13 Tahun 2019) IND CV. Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
846 Aspek hukum mediasi dan musyawarah : dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan Rudyanti Dorotea Tobing Laskbang Pustaka R3 (b) Tersedia
847 Desentralisasi Keuangan Pandang Kebijakan Pemda Kepada Masyarakat Desa Syamsul Hadi Thubany Fitra Tuban R4 (c) Tersedia
848 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah IND PT.Pabelan Surakarta R4 (c) Tersedia
849 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 IND Badan Pemeriksa Keuangan R4 (c) Tersedia
850 Manajemen Sengketa Partai Politik Yasonna H. Laoly Pustaka Alvabet R3 (a) Tersedia
851 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan R4 (c) Tersedia
852 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara IND CV.Laksana Mandiri R4 (c) Tersedia
853 PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Dedi Mulyadi Refika Aditama R3 (a) Tersedia
854 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 IND BP.Cipta Jaya R4 (c) Tersedia
855 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Tahun 2006 & Norma Perhitungan Penghasilan Neto IND CV.Eko Jaya R4 (c) Tersedia
856 ARAH POLITIK PEMIDANAAN KORPORASI DI ERA GLOBALISASI Romli Atmasasmita dan Sigid Suseno Kompas Media Nusantara R3 (a) Tersedia
857 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah IND CV.Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
858 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah IND CV.Eko Jaya R4 (c) Tersedia
859 PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PILKADA IND Cipta Jaya R3 (a) Tersedia
860 KONSTITUSI KONSTITUSI POLITIK MODERN: KAJIAN TENTANG SEJARAH & BENTUK-BENTUK KONSTITUSI DUNIA Strong, C.F Nusa Media R3 (a) Tersedia
861 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R4 (c) Tersedia
862 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 IND Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R4 (b) Tersedia
863 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2006 IND EKO JAYA R3 (a) Tersedia
864 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 Tentang Penggolongan dan Koedifikasi Barang Milik Negara IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
865 Perpu no. 3 tahun 2005 dan peraturan pemerintah no.17 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Pemerintahan Daerah dan Pilkada IND - R3 (a) Tersedia
866 Perubahan peraturan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (PP. Nomor 37 tahun 2005) dan perubahan peraturan pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (PP. Nomor 53 tahun 2005) IND EKO JAYA R3 (a) Tersedia
867 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kemeneterian Negara/Lemabaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 IND CV.Eko Jaya R4 (c) Tersedia
868 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan IND BP.Panca Usaha R4 (c) Tersedia
869 Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2020 IND - R4 (c) Tersedia
870 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah IND BP. CIPTA JAYA R3 (a) Tersedia
871 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun. 2007) IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R4 (c) Tersedia
872 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbehandaraan Negara IND CV.Eko Jaya R4 (c) Tersedia
873 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah IND CV. Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
874 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 IND Fokusmedia R4 (c) Tersedia
875 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Permendagri No. 4 Tahun 2008) IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R4 (c) Tersedia
876 Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD Agung Djojosoekarto Adeksi R3 (a) Tersedia
877 membangun kapasitas fungsi penganggaran DPRD Agung Djojosoekarto Adeksi R3 (a) Tersedia
878 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 IND Penerbit Nuansa Aulia R4 (c) Tersedia
879 Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi Dprd Agung Djojosoekarto Adeksi R3 (a) Tersedia
880 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara IND CV.Eko Jaya R1(c) Tersedia
881 Menjadi Wakil Rakyat Dalam Tata Demokrasi Baru Agung Djojosoekarto Adeksi R3 (a) Tersedia
882 UU RI NO.12 TAHUN 2003 : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IND LEMBAGA INFORMASI NASIONAL R3 (a) Tersedia
883 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2009 Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan R4 (b) Tersedia
884 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun Semester II/2009-Semester I/2014 IND Badan Pemeriksa Keuangan RI R4 (b) Tersedia
885 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No. 22 Tahun 2005) & Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No. 23 Tahun 2005) IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
886 Himpunan undang-undang tentang pembangunan bidang politik, undang-undang tentang partai politik dan golongan karya, berikut perubahannya (UU>RI> No. 3 tahun 1985) IND Sinar Wijaya R3 (a) Tersedia
887 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No. 22 Tahun 2005) & Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No. 23 Tahun 2005 Tidak Dipinjam
888 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2003 IND Lembaga Informasi Nasional R4 (b) Tersedia
889 Himpunan Undang-Undang Bidang Politik IND Komisi Pemilihan Umum R3 (a) Tersedia
890 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2003 pelilihan umum Presiden dan wakil presiden IND Lembaga Informasi Nasional R3 (a) Tersedia
891 Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) IND Dharma Bhakti R4 (b) Tersedia
892 Undang-Undang pemerintah daerah : (UU RI No. 32 Th. 2004) Redaksi Sinar Grafika Sinar Grafika R3 (a) Tersedia
893 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum IND KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH R3 (a) Tersedia
894 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa. lambang negara, lagu kebangsaan IND Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R3 (a) Tersedia
895 Susunan dalam satu naskah dari undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 1985 IND Sekretariat Negara R3 (a) Tersedia
896 Permendagri No.39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD IND CV.Cipta Media Indonesia R4 (b) Tersedia
897 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum IND IND R3 (a) Tersedia
898 Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
899 Peraturan pemerintah RI no.49 th. 2008 tentang pilkada IND Novindo Pustaka Mandiri R3 (a) Tersedia
900 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden IND Delphi R3 (a) Tersedia
901 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik IND Pustaka Fahima R3 (a) Tersedia
902 Pedoman Bendaharawan Tentang Pengelolaan/Pelaporan Keuangan Negara/Daerah IND BP.Panca Usaha R4 (b) Tersedia
903 Susunan dalam satu naskah : dari Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1975, kedua dengan undang-undang nomor 2 tahun 1980, dan ketiga dengan undang-undang n IND Departemen Penerangan R3 (a) Tersedia
904 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
905 Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat IND Lembaga Pemilihan Umum R3 (a) Tersedia
906 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2007 IND CV.Mini Jaya Abadi R4 (b) Tersedia
907 Undang-undang Penyelenggara Pemilu: Undang-undang Republik Indenesia No. 22 tahun 2007 IND Pustaka Yustisia R3 (a) Tersedia
908 Buku Panduan Bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara IND Departemen Dalam Negeri RI R4 (b) Tersedia
909 Executive Charisma : enam langkah untuk menguasai seni kepeminpinan D.A. Benton; alih bahasa, A.L. Wiratmo. Gramedia Pustaka Utama R3 (a) Tersedia
910 Di bawah bayang-bayang adikuasa Y.B. Mangunwijaya Pustaka Utama Grafiti R3 (a) Tersedia
911 Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
912 Peraturan Pemerintah RI No.6 tahun 2005 :pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah IND FOKUSMEDIA R3 (a) Tersedia
913 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah IND CV. Duta Nusindo R4 (b) Tersedia
914 Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 beserta petunjuk teknis pelaksanaan IND CV EKO JAYA R4 (b) Tersedia
915 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
916 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah IND CV EKO JAYA R4 (a) Tersedia
917 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 & 74 Tahun 2008 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2009 & Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota Tahun 2009 IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R4 (a) Tersedia
918 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Pinjaman Daerah IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
919 Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2005) IND CV. Duta Nusindo R4 (a) Tersedia
920 Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 IND BP.Cipta Jaya R4 (a) Tersedia
921 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Pinjaman Daerah IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
922 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat IND BP.Cipta Jaya R4 (a) Tersedia
923 Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik A. Y. Suryanajaya, SH., MH. CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
924 Pedoman Pengelolaann Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) IND CV.Duta Nusindo R4 (a) Tersedia
925 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
926 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Keuangan Negara dan Perbankan IND CV.Citra Utama R4 (a) Tersedia
927 Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara & Pengelolaan Keuangan Daerah IND BP.Cipta Jaya R4 (a) Tersedia
928 Peraturan Keputusan Presiden Tentang Tunjangan Jabatan Tahun 2006-2007 IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R4 (a) Tersedia
929 Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan,Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008 IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
930 Perjalanan Dinas, Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap IND CV. Duta Nusindo R4 (a) Tersedia
931 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Hakim Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
932 Peraturan Gaji, Perjalanan,Dinas dan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 IND CV.Duta Nusindo R4 (a) Tersedia
933 HUKUM OTONOMI DAERAH NEGARA KESATUAN, DAERAH ISTIMEWA, DAN DAERAH OTONOMI KHUSUS RUSDIANTO SESUNG, SH., MH. REFIKA ADITAMA R2 (b) Tersedia
934 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
935 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PP. NOMOR 38 TAHUN 2007) & ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP. NOMOR 41 TAHUN 2007) IND BP CIPTA JAYA R2 (a) Tersedia
936 Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD IND DUTA NUSINDO R4.b Tersedia
937 Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 81/PMK.02/2007 tentang standar biaya tahun anggaran 2008 IND EKO JAYA R4.b Tersedia
938 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN IND CV EKO JAYA R2 (a) Tersedia
939 Standar akutansi pemerintah : (Peraturan pemerintah RI no. 24 tahun 2005) IND DUTA NUSINDO R4.b Tersedia
940 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.02/2006 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007 IND CV EKO JAYA R4.b Tersedia
941 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubaha IND CV DUTA NUSINDO SEMARANG R2 (a) Tersedia
942 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah IND CV EKO JAYA R4.b Tersedia
943 3 undang-undang bidang keuangan : keuangan negara, perbendaharaan negara, pemriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara IND Eko Jaya R4.b Tersedia
944 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 H. ALI AKSUN WIDJAYA, S.H CV DUTA NUSINDO SEMARANG R2 (a) Tersedia
945 PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PEMBANGUNAN KELUARGA DAN JUKLAK KEPENDUDUKAN Ali Aksun W CV DUTA NUSINDO SEMARANG R2 (a) Tersedia
946 Hukum lembaga negara Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.; Editor; Nurul Falah Atif Refika Aditama R5.d Tersedia
947 Moral pancasila, hukum, dan kekuasaan Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Refika Aditama R5.d Tersedia
948 UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH (PEMDA) EDISI TERBARU IND FOKUSINDO MANDIRI R2 (a) Tersedia
949 Internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila : dalam dinamika demokrasi dan perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Dr.H.Dedi Mulyadi, SH., MH Refika Aditama R5.d Tersedia
950 Dinamika hukum tata negara Indonesia Mexsasai Indra Refika Aditama R5.d Tersedia
951 PERATURAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA KELURAHAN PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IND CV EKO JAYA R2 (a) Tersedia
952 Rekonstruksi kekuasaan wakil presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia : paradigma baru upaya mempercepat tujuan negara Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H. ; editor penerbit, Anna Refika Aditama R5.d Tersedia
953 Teori negara hukum modern (rechtstaat) Munir Fuady ; editor, Aep Gunarsa Refika Aditama R5.d Tersedia
954 Memahami ilmu negara dan teori negara Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH., Dr. Suprin Na'a, SH., MH. ; editor, Aep Gunarsa, SH Refika Aditama R5.d Tersedia
955 Konsep negara demokrasi Munir Fuady PT. REFIKA ADITAMA R5.d Tersedia
956 Konsep dasar dan prinsip-prinsip peradilan tata usaha negara Dr. Umar Dani, SH., M.H. ; editor, Yayat Sri Hayati RAJAGRAFINDO PERSADA R5.d Tersedia
957 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPRI NO.12 TAHUN 2017) CORINA AULIA WIJAYANTI, S.H CV DUTA NUSINDO SEMARANG R2 (a) Tersedia
958 Hukum agraria Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH., MH., Sp.N ; editor, Amin Budiman Penerbit Reka Cipta R2.c Tersedia
959 Pengantar hukum agraria : teori dan praktik Rudi Indrajaya, S.H.,S.IP., Sp.N., Dr. Emelia Kontesa,S.H., M.Hum., Rizkika Arkan Putera Indrajaya, S.H. ; editor, Risa Trisnadewi PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
960 Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum. ; editor, Aep Gunarsa, SH. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
961 Undang-undang agraria : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria IND PUSTAKA MAHARDIKA R2.c Tersedia
962 Penafsiran tematik hukum notaris Indonesia : berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.; editor, Dinah Sumayyah, SH. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
963 Memahami : majelis pengawas notaris (mpn) dan majelis kehormatan notaris (mkn) Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
964 Hukum agraria sengketa pertanahan : penyelesaian melalui arbitrase dalam teori dan praktik Dr. Nia Kurniati, SH., MH. ; editor, Dinah Sumayyah, S.H. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
965 Politik hukum pengadaan tanah : antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia Dr. Nurus Zaman, SH., MH. ; editor, Dinah Sumayyah PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
966 Tafsir, penjelasan, dan komentar atas undang-undang jabatan notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. ; editor, Nurul Falah Atif PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
967 Implementasi peraturan pendaftaran tanah waris oleh notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
968 Majelis pengawas Notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
969 Kebatalan dan pembatalan Akta Notaris Habib Adjie PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
970 Hukum kenotariatan : teknik pembuatan akta dan bahasa akta Dr. H. Bachruddin, S.H., M.Kn. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
971 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA IND PIDI JAKARTA R2 (c) Tersedia
972 Hukum kenotariatan : membangun sistem kenotariatan Indonesia berkeadilan Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn., Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Prof. Dr. H. Eko Soponyono, S.H., M.H. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
973 Hukum Notaris Indonesia Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
974 HAK PENGELOLAAN MENURUT SISTEM U.U.P.A (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA) PROF.DR.A.P. PARLINDUNGAN, S.H CV MANDAR MAJU R1 (d) Tersedia
975 Implementasi pasal 77 Ayat (1) juncto pasal 90 ayat (2) UUPT 2007 tentang RUPS perseroan terbatas (NONTBK) secara video conference oleh notaris (Vicon) Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AIIArb ; editor, Wildan Refika Aditama R2.c Tersedia
976 NOTARIS DAN PPAT SUATU PENGANTAR RUDI INDRAJAYA, S.H., S.IP., Sp.N. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
977 PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN IND CV EKO JAYA R1 (d) Tersedia
978 HUKUM PERTANAHAN SERI HUKUM PERTANAHAN I PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA SERI HUKUM PERTANAHAN II SERTIPIKAT DAN PERMASALAHANNYA H.ALI ACHMAD CHOMZAH, SH PRESTASI PUSTAKA R1 (e) Tersedia
979 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil IND BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
980 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Ali Aksunwidjaya Duta Nusindo R1 (d) Tersedia
981 YURISPRUDENSI HUKUM AGRARIA INDONESIA CHIDIR ALI, S.H CV ARMICO R1 (e) Tersedia
982 Aparatur Sipil Negara (UU RI NO. 5 TAHUN 2014) IND CV. Duta Nusindo R1 (d) Tersedia
983 Undang-Undang Repbulik Indonesia Tentang Pemerintah Daerah Dan Perubahannya Tahun 2008 IND CV.Citra Utama Media R1 (d) Tersedia
984 TAFSIRAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA PROF.MR.DR.SUDARGO GAUTAMA ALUMNI R1 (e) Tidak Dipinjam
985 Peraturan Pemerintah RI Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 IND CV. Tamita Utama R1 (d) Tersedia
986 Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Th. 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum IND BP.Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
987 Perpres No.36 Th. 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum IND Sinar Grafika R1 (d) Tersedia
988 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Budi Durachman Fokusmedia R1 (d) Tersedia
989 Pedoman Penyusunan & Penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Untuk Pegawai Negeri Sipil IND Rona Publishing R1(c) Tersedia
990 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Gubernur IND BP.Panca Usaha R1(c) Tersedia
991 Permendagri & RB No. 14 Thn 2019 Tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional IND - R1(c) Tersedia
992 Perpres No. 123 Thn 2018 Dan Permendagri No. 132 Thn 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri IND - R1(c) Tersedia
993 Kamus Kepegawaian Indonesia Drs.Moekijat Sinar Baru R1(c) Tersedia
994 Peraturan Pemerintah Kode Etik Pegawai Negeri Sipil IND Fokusindo Mandiri R1(c) Tersedia
995 Memberikan Teguran Secara Bijak Kepada Bawahan Soejitno Irmim Seyma Media R1(c) Tersedia
996 HUKUM KETENAGAKERJAAN HAKIKAT CITA KEADILAN DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DR. SAYID MOHAMMAD RIFQI NOVAL, S.H., M.H REFIKA ADITAMA R1 (b) Tersedia
997 UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 5 TAHUN 2014 IND FOKUSINDO MANDIRI R1.c Tersedia
998 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERBARU TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL - BP.PANCA-USAHA R1. C Tersedia
999 PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA PEDOMAN PELAKSANAANNYA - CV EKO JAYA R1. C Tersedia
1000 PENILAIAN KINERJA PNS DAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF BESERTA TATACARA PELAKSANA MUTASI - CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
1001 PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI R.I TENTANG PENYIDIK PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH - BP. Cipta Jaya R1. C Tersedia
1002 PP RI NO.49 THN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - R1. C Tersedia
1003 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP (PP.NOMOR 47 TAHUN 2005) & PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP.NOMOR 48 TAHUN 2005) IND CV EKA JAYA R1. C Tersedia
1004 KETENTUAN PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA APARATUR SIPIL NEGARA - CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
1005 PERMENDAGRI NO. 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH IND CV. CIPTA MEDIA INDONESIA R1. C Tersedia
1006 PENINGKATAN PENGEMBANGAN KARIR, PEMENUHAN KEBUTUHAN ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS IND CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
1007 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPRI NO. 11 TAHUN 2017) IND CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
1008 Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik IND CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
1009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Tahun 1985 IND PT. Armas Duta Jaya R1. C Tersedia
1010 Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid II IND Binahati R1. A Tersedia
1011 Penyelenggaraan program Jaminan sosial tenaga kerja IND BP. Cipta Jaya R1. A Tersedia
1012 Omnibus Law - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Tahun 2021 Buku 4 - CV. Duta Nusindo R1. A Tersedia
1013 Omnibus Law - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Tahun 2021 Buku 3 - CV. Duta Nusindo R1. A Tersedia
1014 Omnibus Law - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Tahun 2021 Buku 2 - CV. Duta Nusindo R1. A Tersedia
1015 Omnibus Law - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Tahun 2021 Buku 1 - 12 Peraturan - CV. Duta Nusindo R1. A Tersedia
1016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - CV EKO JAYA R2 (b) Tersedia
1017 PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA ADRIAN SUTEDI, S.H., M.H SINAR GRAFIKA 1 Tidak Dipinjam
1018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENUYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DRS. ASRI UMAR, M.Si CV Citra Utama 1 Tersedia
1019 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DAN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA - BP. PANCA USAHA PUTRA 1 Tersedia
1020 SEJARAH PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DRS. MARSONO CV EKO JAYA R2 (a) Tersedia
1021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - CV Citra Utama R4 (b) Tersedia