KOLEKSI BUKU

DAFTAR KOLEKSI BUKU
No. Gambar Sampul Judul Pengarang Penerbit Lokasi Status Detail
1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - CV. DUTA NUSINDO R2.a Tersedia
2 Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri Marsono CV. EKO JAYA R2.a Tersedia
3 KAPITA SELEKTA MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S cv. fokus media R2.a Tersedia
4 KEBIJAKAN & STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL ACHMAD SANI ALHUSAIN YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA R2.a Tersedia
5 MEMBONGKAR SUPERSEMAR dari CIA hingga Kudeta merangkak melawan Bung Karno Baskara T. Wardaya, SJ GALANGPRES R9.c Tersedia
6 NU MUDA KAUM PROGRESIF DAN SEKULARISME BARU LAODE IDA PT. GELORA AKSARA PRATAMA R12.a Tersedia
7 LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI Dr. Intsiawati Ayus, SH.,MH. IDEMEDIA R10.b Tersedia
8 PERSPEKTIF MARXISME Hary Prabowo JENDELA R3.b Tersedia
9 PEMILU LANGSUNG DI TENGAH OLIGARKI PARTAI PROSES NOMINASI DAN SELEKSI CALON LEGISLATIF PEMILU 2004 - GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA R3.b Tersedia
10 TES IQ PHILIP CARTER DAN KEN RUSSELL KUNCI ILMU R9.E Tersedia
11 PERPU 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU - CV. DUTA NUSINDO R3.b Tersedia
12 MISTERI SUPERSEMAR Eros Djarot MEDIA KITA R3.b Tersedia
13 9 KUNCI SUKSES TIM SUKSES DALAM PILKADA LANGSUNG ACHMAD HERRY, SE GALANG PRESS R3.b Tersedia
14 KONTROVERSI KUDETA PRABOWO A.PAMBUDI MEDIA PRESSINDO R3.b Tersedia
15 K.H. MAS MANSUR PERJUANGAN DAN PEMIKIRAN Darul Aqsha ERLANGGA R3.b Tersedia
16 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA - SINAR GRAFIKA R12.b Tersedia
17 HUKUM HAK ASUH ANAK M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H PRENADA MEDIA GROUP R12.b Tersedia
18 HUKUM PERKAWINAN BAGI YANG BERBEDA AGAMA ACHNAD ICHSAN, S.H PT. PRATNYA PARAMITA R12.b Tersedia
19 Undang Undang Republik Indonesia perlindungan saksi dan Korban , penghapusan kekerasan dalam rumah tangga , perlindungan anak, hak asasi manusia, pengadilan anak - BP. PANCA USAHA R12.b Tersedia
20 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK - CV. CIPTA MEDIA INDONESIA R12.b Tersedia
21 hak Imunitas Wakil Rakyat - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI R10.b Tersedia
22 PROSEDUR DAN TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN - CV. DUTA NUSINDO R5.A Tersedia
23 Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah Aryojati Ardipandanto PUSTAKA OBOR R10.b Tersedia
24 undang undang no.7 tahun 2023 perpu no. 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang undang - CV. DUTA NUSINDO R3.b Tersedia
25 UNDANG UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEUDA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN - CV. DUTA NUSINDO R6.c Tersedia
26 KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN INDONESIA Drs. Inu Kencana Syafi'ie, M.Si PT. REFIKA ADITAMA R3.d Tersedia
27 PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN DR. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si PT. REFIKA ADITAMA R3.d Tidak Dipinjam
28 PP RI NO. 12 THN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA - - R10.b Tersedia
29 Ibu Kota Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 - CV. DUTA NUSINDO R3.d Tersedia
30 Penegakan Kode etik Parlemen - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI R10.b Tersedia
31 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 2006-2007 - PIDI R1.E Tersedia
32 Peraturan Praktis bagi Penyelenggara Otonomi daerah - Suplemen 14 - CV. EKO JAYA R1.E Tersedia
33 Peraturan Praktis bagi Penyelenggara Otonomi daerah - Suplemen 15 - CV. EKO JAYA R1.E Tersedia
34 Penilaian Kinerja PNS dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Kompetitif beserta tatacara pelaksanaan mutasi - CV. DUTA NUSINDO R1.C Tersedia
35 Undang undang Kepolisian Negara - SINAR GRAFIKA R1.C Tersedia
36 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) - PIDI R1.C Tersedia
37 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI - PIDI R1.C Tersedia
38 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil - CV. DUTA NUSINDO R1.C Tersedia
39 Undang Undang Lalu LIntas dan Angkutan Jalan & Undang undang Kepolisian Negara Republik Indonesia - CV. DUTA NUSINDO R1.C Tersedia
40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - CV. EKO JAYA R1.C Tersedia
41 Peningkatan Pengembangan Karir, Pemenuhan Kebutuhan Organisasi dan Pengembangan Kompetemsi PNS - CV. DUTA NUSINDO R1.C Tersedia
42 Peraturan Pemerintah RI tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang peraturan Gaji Pegarai Negeri Sipil, TNI POLRI dan Hakim - BP. CIPTA JAYA R1.C Tersedia
43 Penetapan Pensiun Pokok :Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI & POLRI Tahun 2007 - PIDI R1.C Tersedia
44 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Kepolisian - BP. CIPTA JAYA R1.C Tersedia
45 Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah - CV. DUTA NUSINDO R1.B Tersedia
46 omnibus Law Juklak UU Cipta Kerja 2021 - CV. DUTA NUSINDO R1.B Tersedia
47 Pengantar Hukum Perburuhanan Pasca Undang Undang Cipta Kerja Nindry Sulistya Widiastiani PT. KANISIUS R1.B Tersedia
48 Omnibus Law - Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI no.2 th 2022 tentang Cipta Kerja - CV. DUTA NUSINDO R1.B Tersedia
49 Perubahan atas Peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja - BP. CIPTA JAYA R1.B Tersedia
50 Himpunan Undang-undang, Peraturan-perauran, Penetapan-Penetapan, Pemerintah Republik Indonesia 1948 Koesnodiprodjo S.K. SENO - Tersedia
51 HET STAATRECHT VAN INDONESIE PROF. DR. J. H.A. Logemann N.V. UITGEVERIJ W. VAN HOEVE - S-GRAVENHAGE - Tersedia
52 Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan Marulak Pardede, S.H., M.H., APU. Papas Sinar Sinanti R11.2 Tersedia
53 Hukum, HAM, dan Siber Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H. Setara Press R11.2 Tersedia
54 Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi Drs. Dikdik M. Arief Mansur, S.H., M.H. dan Elisatris Gultom, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
55 Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
56 Yurisdiksi Tindak Pidana Siber Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
57 Cyber Bullying Hak-Hak Digital: Right on Online Safety Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
58 Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016 Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, FCBArb. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
59 Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dr. Abdul Wahid, S.H., M.A. dan Mohammad Labib, S.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
60 Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
61 Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional Dr. Sinta Dewi Rosado, S.H., LL.M. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
62 Yurisdiksi Dalam Hukum Siber Dr. Purna Cita Nughraha, S.H., M.H., C.Me. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
63 Perlindungan Privacy Di Era New Normal Digital Lifestyle Terkait Cyber Power Dr. Endah Dewi Nawangsasi Sukarton, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
64 Hukum Pidana Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dr. H. Imam Makhali, S.H., M.H. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
65 Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top dan Pengguna Konten Multimedia Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. PT Refika Aditama R11.2 Tersedia
66 Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Dr. Yuzrizal, S.H., M.H. Media Nusa Creative R11.2 Tersedia
67 Kompilasi Hukum Islam (KHI) IND Permata Press R12.1 Tersedia
68 Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer Prof. H.R., Otje Salman Soemadiningrat, S.H. P.T. ALUMNI R12.2 Tersedia
69 Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan Prof. Dr. M. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
70 Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dr. Marlina, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
71 Hukum Pidana Anak Prof. Dr. Wagiati Soetedjo, S.H., M.S. dan Melani, S.H., M.H. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
72 Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
73 Pokok-Pokok Pemikiran IKANO UNPAD bagi Pengembangan Hukum Nasional Tim Penulis IKANO UNPAD PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
74 Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
75 Hukum Perkawinan Indonesia Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
76 Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A., dan Drs. Muhammad Irfan, S.H., M.Pd. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
77 Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Pascaperkawinan Dr. Sri Subekti, S.H., M.M., Sp.N., M.H. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
78 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R12.2 Tersedia
79 Hukum Perlindungan Anak & KDRT Kresna Agung Yudhianto, S.Psi., M.Psi., dkk PUSTAKABARUPRESS R12.2 Tersedia
80 Amandeman Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Th. 2006) IND Sinar Grafika R12.1 Tersedia
81 Kisah dan Hikmah Jilid 3 Dhurorudin Mashad Erlangga R12.1 Tersedia
82 Kisah dan Hikmah Jilid 7 Dhurorudin Mashad Erlangga R12.1 Tersedia
83 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji IND Damar Pustaka R12.1 Tersedia
84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama IND Biro Hukum Setwilda TK. I Jawa Tengah R12.1 Tersedia
85 Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. Sinar Grafika R12.1 Tersedia
86 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/WKL Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R12.1 Tersedia
87 Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya Andi Tahir Hamid, S.H. Sinar Grafika R12.1 Tersedia
88 Hukum Adat Indonesia Prof. Dr. Soerjono Soekanto SH.,MA. Rajawali Pers R12.1 Tersedia
89 PEDOMAN ZAKAT 9 Seri K.H.M. Syukri Ghozali dkk. Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf R12.1 Tersedia
90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya IND Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R12.1 Tersedia
91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R12.1 Tersedia
92 Pranata Sosial Hukum Islam Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
93 Peradilan Islam Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. Sinar Grafika R12.1 Tersedia
94 Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
95 Hukum Adat Tentang Tanah dan Perhutangan Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. LaksBang Pressindo R12.1 Tersedia
96 Hukum Adat Kontemporer Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. LaksBang Justitia R12.1 Tersedia
97 Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
98 Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia Dr. Sufiarna, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yusrizal, S.H., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
99 Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
100 Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama M. Yahya Harahap, S.H. Sinar Grafika R12.1 Tersedia
101 Islam Aktual Jawaban Atas Gejolak Masyarakat Post-Modern John L. Esposito Inisiasi Press R12.1 Tersedia
102 Hukum Pidana Islam Drs. H. Ahmad Wardi Muslich Sinar Grafika R12.1 Tersedia
103 Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
104 Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Dr. Mardani PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
105 Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah Dr. Nasaruddin, M.Ag. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
106 Hukum Waris Islam Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., S.H. dan Mustofa Haffas, S.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
107 Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi Panji Adam, S.Sy., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
108 Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
109 Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
110 Fikih Muamalah Adabiyah Panji Adam, S.Sy., M.H. PT Refika Aditama R12.1 Tersedia
111 Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Dilema antara Tugas, Ketakutan dan Tanggung Jawab Seorang Pelaksana Pembangunan Dalam Mengambil Keputusan IND LPPNRI R6.1 Tersedia
112 Cyberlaw Perlindungan Merek Dalam Cyberspace (Cybersquatting terhadap Merek) Dr. Muhammad Amirulloh, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
113 Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
114 Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
115 Rahasia Dagang Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., dan Tisni Santika, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
116 Hukum Perusahaan Analisis Privatisasi BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., C.N. dkk PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
117 Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H., dan Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
118 Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan Tuti Rastuti, S.H., M.H., Gandhi Phamracista, S.H., M.H., dan Tisni Santika, S.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
119 Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
120 Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis Dr. Eddi Sopandi, S.H., M.Si. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
121 Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan Tuti Rastuti, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
122 Perjanjian Jual Beli Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
123 Pengantar Hukum Dagang & Korporasi Aris Prio Agus Santoso, S.H., M.H., Dkk PUSTAKABARUPRESS R6.2 Tersedia
124 Hukum Perjanjian Bangun Guna Serah (Bauild Operate and Tranfer) Dr. H Husni Thamrin, S.H., M.M., M.H dan Muhammad Arganata Thamrin, S.H., M.H., M.Kn. Laksbang Pustaka R6.2 Tersedia
125 Juklak Omnibus Law 2021 Penyelenggaraan Bidang Perindustrian & Perdagangan Corina Aulia Wijayanti, S.H., M.Kn. CV. Duta Nusindo R6.2 Tersedia
126 Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia Dr. Djamal, S.H., M.Hum. Penerbit Reka Cipta R6.2 Tersedia
127 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif) Aris Prio Agus Santoso, SH., MH PUSTAKABARUPRESS R6.2 Tersedia
128 HUKUM KEPAILITAN Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH,SU. Penerbit Andi R6.2 Tersedia
129 Hukum Perlindungan Konsumen Sebuah Bunga Rampai Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum. LaksBang Justitia R6.2 Tersedia
130 HUKUM MEREK (Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital) Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. dan Tisni Santika, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
131 PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
132 HAK CIPTA DALAM KONTEKS EKONOMI KREATIF DAN TRANSFORMASI DIGITAL Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. dan Tisni Santika, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
133 Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Aprita, Serlika. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
134 Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia Permata, Rika Ratna. Dkk. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
135 Hak Cipta Dalam Media Over The Top Ramli, Tasya Safiranita. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
136 Pengantar Hukum Transaksi Bisnis Transaksional Zaki, Muhammad Reza Syariffudin. Dkk. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
137 Lagu-Musik dan Hak Cipta Ramli, Ahmad M. PT Refika Aditama R6.2 Tersedia
138 Amandemen Undang-Undang KPK (UU RI No. 19 Tahun 2019) IND Sinar Grafika R6.1 Tersedia
139 Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum Wahid, Abdul. Sunardi. Sidik, Muhammad Imam. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
140 Hukum Pidana Korupsi Teori, Praktik, dan Perkembangannya Jupri, S.H., M.H., Suardi Rais, S.H., M.H. Setara Press R6.1 Tersedia
141 Satgas Saber Pungli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Corina Aulia Wijayanti, S.H., M.Kn. CV. Duta Nusindo R6.1 Tersedia
142 Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar H. Ali Aksun W, S.H., M.Kn. Duta Nusindo Semarang R6.1 Tersedia
143 Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H. Rajawali Pers R6.1 Tersedia
144 Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional Pope, Jeremy Yayasan Obor Indonesia R6.1 Tersedia
145 Amandemen Undang-Undang KPK (UU RI No. 19 Tahun 2019) - Sinar Grafika R6.1 Tersedia
146 Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. Genta Publishing R6.1 Tersedia
147 PENGAWASAN HAKIM DAN PENEGAKAN KODE ETIK DI KOMISI YUDISIAL Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin Sinar Grafika R5.1 Tersedia
148 Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Kristian, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
149 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK Suratman, Hayat, dan Umi Salamah PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
150 Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Chaerudin, S.H., M.H. PT Refika Aditama R6.1 Tersedia
151 PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DAN ASAS-ASAS DALAM RKUHP Nandang Sambas dan Ade Mahmud PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
152 Hermeneutik Hukum Perenungan Pemikiran Hans - Heorg Gadamer Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
153 HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL (Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik) Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu Palar PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
154 Aspek Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik di Indonesia Dinoroy Marganda Aritonang, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
155 ALASAN PENGHAPUS PIDANA (Teori dan Studi Kasus) Dr. H. Hamdan, SH., MH. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
156 SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA di Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
157 Hukum Penitensier Dr. Marlina, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
158 EKSISTENSI HUKUMAN MATI (Antara Realita dan Desiderata) Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
159 Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
160 TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia) Dr. Saifullah, S.H., M.Hum PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
161 Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
162 Pengantar Ilmu Hukum Muhammad Erwin, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
163 Etika Profesi Hukum Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
164 Hukum Acara Perdata Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jamin, dan Pembaruan Acara Perdata Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
165 Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kristian, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
166 Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
167 Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
168 Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
169 Hukum dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif - Transgresif Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
170 Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
171 SEJARAH HUKUM SUATU PENGANTAR Prof. Dr. Emeritus John Gilissen PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
172 Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
173 TEORI HUKUM MENGINGAT, MENGUMPULKAN, DAN MEMBUKA KEMBALI Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
174 PENGANTAR ILMU HUKUM SEBUAH SKETSA Dr. H. Dudu Duswara Machmudin, Drs., S.H., M.Hum. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
175 HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA A. TITI SOETAMI. SH. PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
176 Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro PT Refika Aditama R5.1 Tersedia
177 HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA OERDAGANGAN ORANG Dr. Marlina, SH.,M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
178 TEORI DAN KAPITA SELEKTA KRIMINOLOGI Prof. Dr. H. ROMLI ATMASASMITA, SH.,LL.M PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
179 ASAS ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
180 PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA A.SITI SOETAMI, SH PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
181 PERBANDINGAN ILMU HUKUM Dr. MUNIR FUADY, SH.,MH.,LL.M. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
182 SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA Prof. DR. DWIDJA PRIYATNO, SH., MH., Sp.N. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
183 TEORI HUKUM KONVERGENSI Dr. DANRIVANTO BUDHIJANTO PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
184 HERMENEUTIKA PANCASILA ORISINALITAS & bAHASA hUKUM iNDONESIA Dr. NYANA WANGSA, S.H., M.H. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
185 PENGATURAN HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA BAGI KORBAN KEJAHATAN DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH., MH PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
186 FILSAFAT HUKUM DESIGN DAN ARSITEKTUR KESEJARAHAN HERMAN BAKIR, S.H., M.H, PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
187 MORALITAS PROFESI HUKUM SUATU TAWARAN KERANGKA BERPIKIR Dr. Shidarta, S.H., M.Hum PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
188 PERKEMBANGAN KONSEP NEGARA HUKUM & NEGARA HUKUM PANCASILA Dr. Yopi Gunawan , S.H., M.H., M.M. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
189 HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN POLA KEMITRAAN DAN BADAN HUKUM Dr. Johannes Ibrahim, SH., M.Hum PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
190 SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TINJAUAN TEORITIS DAN PERBANDINGAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA KRISTIAN, S.H.,M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
191 ENERGI HUKUM SEBAGAI FAKTOR PENDORONG EFEKTIFITAS HUKUM Dr. JOGI NAINGGOLAN, SH.,MH. PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
192 ASPEK HUKUM SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DR.SONNY DEWI JUDIASIH,S.H.,M.H..C.N PT. REFIKA ADITAMA R5.A Tersedia
193 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PEMBINAANNYA - CV. DUTA NUSINDO R5.B Tersedia
194 HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. CV. MAHA KARYA PUSTAKA R5.B Tersedia
195 KUHP & KUHAP - SINARSINDO UTAMA R5.B Tersedia
196 4 ( EMPAT ) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA - BP. PANCA USAHA R5.B Tersedia
197 HUKUM BENDA yang diatur dalam KUHPerdata dan diluar KUHPerdata SRI MULYANI, SH.MHum CV. DUTA NUSINDO R5.B Tersedia
198 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA - SINARSINDO UTAMA R5.B Tersedia
199 POKOK POKOK HUKUM PIDANA APRIYANTO NUSA, S.H., M.H SETARA PRESS R5.B Tersedia
200 KUHPer, KUHP, KUHAP - BHUANA ILMU POPULER R5.B Tersedia
201 KUHP & KUHAP - PERMATA PRESS R5.B Tersedia
202 TEORI HIERARKI NORMA HUKUM Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H KOSTITUSI PRESS R5.B Tersedia
203 PENGANTAR ILMU HUKUM Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H.,M.H RAJA GRAFINDO PERSADA R5.B Tersedia
204 PENJARA SWASTA sebuah PENDEKATAN KRIMINOLOGI DAN TEORI KEADILAN UNTUK KEPATUTAN DI INDONESIA SANI IMAM SANTOSO SABERRO INTI PERSADA R5.B Tersedia
205 PENGANTAR ILMU HUKUM ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH.MH PUSTAKA BARU PRES R5.B Tersedia
206 HUKUM ACARA PIDANA ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH.MH.Kes PUSTAKA BARU PRES R5.B Tersedia
207 POSISI DAN FUNGSINYA DARI PERSPEKTIF HUKUM Dr. Marwan Effendy, S.H. PT.GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA R5.B Tidak Dipinjam
208 pengantar hukum indonesia Yulies Tiena Masriani, S.H.,M.Hum SINAR GRAFIKA R5.B Tersedia
209 SOSIOLOGI HUKUM ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH.MH.Kes PUSTAKA BARU PRES R5.B Tersedia
210 SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Maman Budiman, S.H.,M.H SETARA PRESS R5.B Tersedia
211 METODE PENELITIAN HUKUM Prof. Dr. h. Zainuddin Ali, M.A SINAR GRAFIKA R5.B Tersedia
212 PENGANTAR ILMU HUKUM Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso,S.H.,M.S Laksbang PRESSindo R5.B Tersedia
213 PENGANTAR LEGAL DRAFTING ARIS PRIO AGUS SANTOSO, SH.MH PUSTAKA BARU PRES R5.B Tersedia
214 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK MUHAMAD MU'IZ RAHARJO, S.STP.,M.SI BUMI AKSARA R5.B Tersedia
215 MEUWISSEN TENTANG PENGEMBANAN HUKUM, ILMU HUKUM, TEOTI HUKUM, DAN FILSAFAT HUKUM PROF.DR B. ARIEF SIDHARTA, S.H PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
216 HUKUM ACARA PIDANA PERSPEKTIF KUHAP DAN PERATURAN LAINNYA Dr. Erdianto effendi, S.H., M.Hum PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
217 PROBLEMATIKA HUKUM PERSEROAN KOMANDITER PROF.DR.JOHANNES IBRAHIM KOSASIH, S.H.,M.HUM PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
218 Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia regulasi dan kebijakan digital Prof. Dr. AHMAD M.RAMLI,SH.M.H.,FCB.Arb PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
219 Refleksi Sosiologi Hukum Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
220 PEDOMAN PENULISAN ESAI AKADEMIK BAGI MAHASISWA ILMU HUKUM A.F. ELLY ERAWATY,S.H.,LL.M.,PhD PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
221 KUHAP & KUHP IND BEE MEDIA R5.B Tersedia
222 BUTIR BUTIR PEMIKIRAN DALAM HUKUM Prof.Dr.B.Arief Sidharta, SH PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
223 HUKUM PIDANA PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA Dr.H.Imam Makhali, S.H., M.H. PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
224 ASPEK HUKUM HUBUNGAN PLATFORM DIGITAL OVER THE TOP DAN PENGGUNA KONTEN MULTIMEDIA Prof. Dr.H.Ahmad M.Ramli, SH.,MH.,FCB.Arb PT. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
225 Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Prof. Dr. AHMAD M. RAMLI, S.H,M.H.,FCB.Arb REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
226 Kriminologi Yesmil Anwar REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
227 Metode Penelitian Hukum DR.ELISABETH NURHAINI BUTARBUTAR,S.H.,M.HUM REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
228 Bahasa & Produk Hukum Lilis Hartini, M.Hum REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
229 Pengantar Ilmu Hukum DR. Mahfud Fahrazi, S.H.I.,M.H. REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
230 Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah ) Prof.Dr H.T. Otje Salman S., SH REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
231 Pengantar Logika Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah B. Arief Sidharta REFIKA ADITAMA R5.B Tersedia
232 Panduan Praktis Pengadaan Barang / Jasa di Desa Dr. Herry Kamaroesid, SE,MM Mitra Wacana Media R3.C Tersedia
233 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Ttata cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota IND Komisi Pemilihan Umum R3 (b) Tersedia
234 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (b) Tersedia
235 5 Undang-Undang Baru di Bidang politik Serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya IND Pustaka Tinta Mas R3 (b) Tersedia
236 Undang-Undang Partai Politik IND Pustaka Pelajar R3 (b) Tersedia
237 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik IND Komisi Pemilihan Umum R3 (b) Tersedia
238 Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU RI. NOMOR 22 Tahun 2003) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU RI. NOMOR 23 Tahun 2003) IND CV. Duta Nusindo R3 (b) Tersedia
239 Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu IND Restu Agung R3 (b) Tersedia
240 Undang-Undang Republik Indoensia Tahun 2003 Tentang Pemilu IND DPC PDIP Kab.Sukoharjo R3 (b) Tersedia
241 Polri Siap Mengamankan Pemilu 2004 Achmad Turam CV.Amalia Bhakti Jaya R3 (b) Tersedia
242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IND Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo R3 (b) Tersedia
243 Permendagri No. 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari APBD IND Departemen Dalam Negeri RI R3 (b) Tersedia
244 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegwai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota IND Komisi Pemilihan Umum R3 (b) Tersedia
245 Bimbingan Penerangan Bidang Ipolkam Nomor 15/16 Tahun 1986 IND Direktorat Penerangan Daerah R3 (b) Tersedia
246 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IND - R3 (b) Tersedia
247 Permendagri No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Penanggungjawbaan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Parpol IND Departemen Dalam Negeri RI R3 (b) Tersedia
248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 20087 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IND Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo R3 (b) Tersedia
249 Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Pemilu IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R3 (a) Tersedia
250 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 Perubahan PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pilkada dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2005 IND CV. Tamita Utama R2 (b) Tersedia
251 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPRD, DPD, DPRD IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R3 (a) Tersedia
252 Politik Hukum Pidana Dr. A. Widiada Gunakaya SA., SH., MH. PT.Cita Intrans Selaras (CITILA) R3 (a) Tersedia
253 Undang-Undang Pemilihan Umum (PEMILU) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 IND Fokusindo Mandiri R3 (a) Tersedia
254 Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi Hubungan DPRD dan DPD Pasca Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012 Dr. Intsiawati Ayus, SH., MH PT. Idemedia Pustaka Utama R3 (a) Tersedia
255 Politik Hukum Hak Atas Air Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum Thafa Media R3 (a) Tersedia
256 PP RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan PP Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R3 (a) Tersedia
257 Pilihan Peraturan di Bidang Pertanahan IND CV.Eko Jaya R2 (c) Tersedia
258 Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah Prof Boedi Harsono CV.Teruna Grafica R2 (c) Tersedia
259 Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Prof. Dr. H. Muchsin, SH. PT. Refika Aditama R2 (c) Tersedia
260 Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., AIIArb. PT. Refika Aditama R2 (c) Tersedia
261 Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pascaperkawinan Oleh Notaris Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum. PT. Refika Aditama R2 (c) Tersedia
262 Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran R.A. Emma Nurita, SH., M.Kn. PT.Refika Aditama R2 (c) Tersedia
263 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Hakim, TNI, Polri Tahun 2007 IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R1 (c) Tersedia
264 Peraturan Pemerintah R.I Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan Hakim IND BP.Cipta Jaya R1 (c) Tersedia
265 Aceh Dalam Undang-Undang dan Perpu Tahun 1999 s/d Tahun 2006 IND CV.Citra Utama R2 (b) Tersedia
266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah IND Pemerintah Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
267 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah IND CV.Eko Jaya R2 (b) Tersedia
268 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2005 Tanggal 24 Agustus 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo R2 (b) Tersedia
269 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No.33 Tahun 2001 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah R2 (b) Tersedia
270 Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daer Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
271 Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. Fokusmedia R2 (b) Tersedia
272 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2001 IND BP.Cipta Jaya R2 (b) Tersedia
273 Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 IND Pemprov jawa Tengah R2 (b) Tersedia
274 Himpunan Keputusan Bupati Sukoharjo Bersifat Mengatur Tahun 2002 IND Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo R2 (b) Tersedia
275 PP RI No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R2 (b) Tersedia
276 Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R2 (b) Tersedia
277 Himpunan Peraturan Tentang Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji/Pensiun Daerah Otonom Departemen Keuangan Republik Indonesia Departemen Keuangan Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
278 Permendagri No. 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
279 Undang-Undang Otonomi Daerah IND Fokusmedia R2 (b) Tersedia
280 Sukoharjo Dalam Angka 2002 Badan Pusat statistik Sukoharjo Badan Pusat statistik Sukoharjo R2 (b) Tersedia
281 Permendagri No.4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemda Berbasil Akrual Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (b) Tersedia
282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom IND PT.Kloang Klede Putra Timur R2 (b) Tersedia
283 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IND CV.Citra Utama R2 (b) Tersedia
284 Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Permendagri No. 23 Tahun 2007) IND CV. Duta Nusindo R2 (b) Tersedia
285 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 IND CV.Citra Utama R2 (b) Tersedia
286 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R2 (a) Tersedia
287 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Jilid II Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo R2 (a) Tersedia
288 Petunjuk Teknis Penyusunan & Penetapan Standar Pelayanan Minimal 2007 IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R2 (a) Tersedia
289 Pembangunan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP.Nomor 38 Tahun 2007) IND CV. Duta Nusindo R2 (a) Tersedia
290 Rencana Kerja Pemerintah dan Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah IND CV. Duta Nusindo R2 (a) Tersedia
291 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah IND CV. Duta Nusindo R2 (a) Tersedia
292 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 IND Fokus Media R2 (a) Tersedia
293 Permendagri Nomor II Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Dilingkungan Kemendagri dan Pemda IND Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (a) Tersedia
294 Kapita selekta: Penyelenggaraan pemerintahan daerah Sadu Wasistiono Fokusmedia R2 (b) Tersedia
295 Permendagri No.7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan & Pelaksanaan Kajian LH Strategis Dalam Penyusunan RPJMD IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R2 (a) Tersedia
296 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah IND Kementerian Dalam Negeri R2 (a) Tersedia
297 JUKLAK OMNIBUS LAW 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN IND Duta Nusindo R1 (b) Tersedia
298 Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 & Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat IND CV.Eko Jaya R2 (a) Tersedia
299 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja IND Cipta Jaya R1 (b) Tersedia
300 PENGETAHUAN DASAR TENTANG HAK-HAK BURUH IND YaKoma-PGI R1 (b) Tersedia
301 Tata Cara Pemungutan Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pajak Jual Beli Atas Tanah dan/ Atau Bangunan, PNBP yang Berlaku Pada Kepolisian RI, dan Pajak Kendaraan Bermotor IND CV. Duta Nusindo R4 (d) Tersedia
302 Pembaruan Hukum Pajak Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, SH., MH. PT.Raja Grafindo Persada R4 (d) Tersedia
303 Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Dr. Wiratni Ahmadi, SH. PT. Refika Aditama R4 (d) Tersedia
304 HUKUM KETENAGAKERJAAN: Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law Devi Rahayu, Misbahul Munir, Azizah Setara Press R1 (b) Tersedia
305 Pengantar hukum Pajak Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH. Pustaka Baru Press R4 (d) Tersedia
306 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
307 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2005 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
308 Undang-Undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan Berikut Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan RI IND Ghalia Indonesia R4 (d) Tersedia
309 Hukum Ketenagakerjaan : Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Aries Harianto LaksBang Justitia R1 (b) Tersedia
310 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak Tentang Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) 2007 IND CV.Mini Jaya Abadi R4 (d) Tersedia
311 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) IND Permata Press R1 (b) Tersedia
312 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
313 Himpunan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
314 Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Suratman RAJAGRAFINDO PERSADA R1 (b) Tersedia
315 Himpunan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2005 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
316 Omnibus Law : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja IND Pustaka Yustisia R1 (b) Tersedia
317 Menata Karier Menuju Kebebasan Finansial Andrias Harefa Kompas R4 (c) Tersedia
318 Juklak Omnibus Law 2021: Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Beserta Modal Dasar Perseroan, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK IND CV. Duta Nusindo R1 (b) Tersedia
319 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 IND Nuansa Aulia R4 (d) Tersedia
320 Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
321 Politik Militer Indonesia 1945-1967 ULF SUNDHAUSSEN LP3ES R3 (b) Tersedia
322 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IND CV.Eko Jaya R4 (d) Tersedia
323 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan 2008 IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R4 (d) Tersedia
324 Pola kebijaksanaan ekspor 1982 IND Departemen Penerangan RI R3 (b) Tersedia
325 MENGENAL ASEAN DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA Djalinus Syah Kreasi Jaya Utama R3 (b) Tersedia
326 Kerangka & konsepsi politik Indonesia sebuah tinjauan dan analisa perkembangan politik nasional Indonesia Haryo Mangkubumi Mitra Gama Widya R3 (b) Tersedia
327 Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (PPRI Nomor 18 Tahun 2017) & Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 IND CV. Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
328 Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Beserta Pengelolaan Keuanga IND CV. Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
329 Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila IND Cipta Loka Caraka R3 (b) Tersedia
330 Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPRI No. 12 Tahun 2019 & PPRI No. 13 Tahun 2019) IND CV. Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
331 Aspek hukum mediasi dan musyawarah : dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan Rudyanti Dorotea Tobing Laskbang Pustaka R3 (b) Tersedia
332 Desentralisasi Keuangan Pandang Kebijakan Pemda Kepada Masyarakat Desa Syamsul Hadi Thubany Fitra Tuban R4 (c) Tersedia
333 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah IND PT.Pabelan Surakarta R4 (c) Tersedia
334 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 IND Badan Pemeriksa Keuangan R4 (c) Tersedia
335 Manajemen Sengketa Partai Politik Yasonna H. Laoly Pustaka Alvabet R3 (a) Tersedia
336 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan R4 (c) Tersedia
337 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara IND CV.Laksana Mandiri R4 (c) Tersedia
338 PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Dedi Mulyadi Refika Aditama R3 (a) Tersedia
339 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 IND BP.Cipta Jaya R4 (c) Tersedia
340 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Tahun 2006 & Norma Perhitungan Penghasilan Neto IND CV.Eko Jaya R4 (c) Tersedia
341 ARAH POLITIK PEMIDANAAN KORPORASI DI ERA GLOBALISASI Romli Atmasasmita dan Sigid Suseno Kompas Media Nusantara R3 (a) Tersedia
342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah IND CV.Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
343 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah IND CV.Eko Jaya R4 (c) Tersedia
344 PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PILKADA IND Cipta Jaya R3 (a) Tersedia
345 KONSTITUSI KONSTITUSI POLITIK MODERN: KAJIAN TENTANG SEJARAH & BENTUK-BENTUK KONSTITUSI DUNIA Strong, C.F Nusa Media R3 (a) Tersedia
346 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R4 (c) Tersedia
347 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 IND Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R4 (b) Tersedia
348 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2006 IND EKO JAYA R3 (a) Tersedia
349 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 Tentang Penggolongan dan Koedifikasi Barang Milik Negara IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
350 Perpu no. 3 tahun 2005 dan peraturan pemerintah no.17 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Pemerintahan Daerah dan Pilkada IND - R3 (a) Tersedia
351 Perubahan peraturan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (PP. Nomor 37 tahun 2005) dan perubahan peraturan pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (PP. Nomor 53 tahun 2005) IND EKO JAYA R3 (a) Tersedia
352 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kemeneterian Negara/Lemabaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 IND CV.Eko Jaya R4 (c) Tersedia
353 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan IND BP.Panca Usaha R4 (c) Tersedia
354 Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2020 IND - R4 (c) Tersedia
355 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah IND BP. CIPTA JAYA R3 (a) Tersedia
356 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun. 2007) IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R4 (c) Tersedia
357 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbehandaraan Negara IND CV.Eko Jaya R4 (c) Tersedia
358 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah IND CV. Duta Nusindo R4 (c) Tersedia
359 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 IND Fokusmedia R4 (c) Tersedia
360 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Permendagri No. 4 Tahun 2008) IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R4 (c) Tersedia
361 Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD Agung Djojosoekarto Adeksi R3 (a) Tersedia
362 membangun kapasitas fungsi penganggaran DPRD Agung Djojosoekarto Adeksi R3 (a) Tersedia
363 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 IND Penerbit Nuansa Aulia R4 (c) Tersedia
364 Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi Dprd Agung Djojosoekarto Adeksi R3 (a) Tersedia
365 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara IND CV.Eko Jaya R1(c) Tersedia
366 Menjadi Wakil Rakyat Dalam Tata Demokrasi Baru Agung Djojosoekarto Adeksi R3 (a) Tersedia
367 UU RI NO.12 TAHUN 2003 : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IND LEMBAGA INFORMASI NASIONAL R3 (a) Tersedia
368 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2009 Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan R4 (b) Tersedia
369 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun Semester II/2009-Semester I/2014 IND Badan Pemeriksa Keuangan RI R4 (b) Tersedia
370 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No. 22 Tahun 2005) & Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No. 23 Tahun 2005) IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
371 Himpunan undang-undang tentang pembangunan bidang politik, undang-undang tentang partai politik dan golongan karya, berikut perubahannya (UU>RI> No. 3 tahun 1985) IND Sinar Wijaya R3 (a) Tersedia
372 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No. 22 Tahun 2005) & Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No. 23 Tahun 2005 Tidak Dipinjam
373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2003 IND Lembaga Informasi Nasional R4 (b) Tersedia
374 Himpunan Undang-Undang Bidang Politik IND Komisi Pemilihan Umum R3 (a) Tersedia
375 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2003 pelilihan umum Presiden dan wakil presiden IND Lembaga Informasi Nasional R3 (a) Tersedia
376 Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) IND Dharma Bhakti R4 (b) Tersedia
377 Undang-Undang pemerintah daerah : (UU RI No. 32 Th. 2004) Redaksi Sinar Grafika Sinar Grafika R3 (a) Tersedia
378 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum IND KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH R3 (a) Tersedia
379 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa. lambang negara, lagu kebangsaan IND Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R3 (a) Tersedia
380 Susunan dalam satu naskah dari undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 1985 IND Sekretariat Negara R3 (a) Tersedia
381 Permendagri No.39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD IND CV.Cipta Media Indonesia R4 (b) Tersedia
382 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum IND IND R3 (a) Tersedia
383 Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
384 Peraturan pemerintah RI no.49 th. 2008 tentang pilkada IND Novindo Pustaka Mandiri R3 (a) Tersedia
385 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden IND Delphi R3 (a) Tersedia
386 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik IND Pustaka Fahima R3 (a) Tersedia
387 Pedoman Bendaharawan Tentang Pengelolaan/Pelaporan Keuangan Negara/Daerah IND BP.Panca Usaha R4 (b) Tersedia
388 Susunan dalam satu naskah : dari Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1975, kedua dengan undang-undang nomor 2 tahun 1980, dan ketiga dengan undang-undang n IND Departemen Penerangan R3 (a) Tersedia
389 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
390 Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat IND Lembaga Pemilihan Umum R3 (a) Tersedia
391 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2007 IND CV.Mini Jaya Abadi R4 (b) Tersedia
392 Undang-undang Penyelenggara Pemilu: Undang-undang Republik Indenesia No. 22 tahun 2007 IND Pustaka Yustisia R3 (a) Tersedia
393 Buku Panduan Bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara IND Departemen Dalam Negeri RI R4 (b) Tersedia
394 Executive Charisma : enam langkah untuk menguasai seni kepeminpinan D.A. Benton; alih bahasa, A.L. Wiratmo. Gramedia Pustaka Utama R3 (a) Tersedia
395 Di bawah bayang-bayang adikuasa Y.B. Mangunwijaya Pustaka Utama Grafiti R3 (a) Tersedia
396 Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
397 Peraturan Pemerintah RI No.6 tahun 2005 :pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah IND FOKUSMEDIA R3 (a) Tersedia
398 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah IND CV. Duta Nusindo R4 (b) Tersedia
399 Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 beserta petunjuk teknis pelaksanaan IND CV EKO JAYA R4 (b) Tersedia
400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia IND CV.Eko Jaya R4 (b) Tersedia
401 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah IND CV EKO JAYA R4 (a) Tersedia
402 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 & 74 Tahun 2008 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2009 & Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota Tahun 2009 IND CV.Novindo Pustaka Mandiri R4 (a) Tersedia
403 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Pinjaman Daerah IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
404 Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2005) IND CV. Duta Nusindo R4 (a) Tersedia
405 Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 IND BP.Cipta Jaya R4 (a) Tersedia
406 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Pinjaman Daerah IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
407 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat IND BP.Cipta Jaya R4 (a) Tersedia
408 Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik A. Y. Suryanajaya, SH., MH. CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
409 Pedoman Pengelolaann Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) IND CV.Duta Nusindo R4 (a) Tersedia
410 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
411 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Keuangan Negara dan Perbankan IND CV.Citra Utama R4 (a) Tersedia
412 Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara & Pengelolaan Keuangan Daerah IND BP.Cipta Jaya R4 (a) Tersedia
413 Peraturan Keputusan Presiden Tentang Tunjangan Jabatan Tahun 2006-2007 IND Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R4 (a) Tersedia
414 Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan,Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008 IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
415 Perjalanan Dinas, Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap IND CV. Duta Nusindo R4 (a) Tersedia
416 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Hakim Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2007 IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
417 Peraturan Gaji, Perjalanan,Dinas dan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 IND CV.Duta Nusindo R4 (a) Tersedia
418 HUKUM OTONOMI DAERAH NEGARA KESATUAN, DAERAH ISTIMEWA, DAN DAERAH OTONOMI KHUSUS RUSDIANTO SESUNG, SH., MH. REFIKA ADITAMA R2 (b) Tersedia
419 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional IND CV.Eko Jaya R4 (a) Tersedia
420 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PP. NOMOR 38 TAHUN 2007) & ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP. NOMOR 41 TAHUN 2007) IND BP CIPTA JAYA R2 (a) Tersedia
421 Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD IND DUTA NUSINDO R4.b Tersedia
422 Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 81/PMK.02/2007 tentang standar biaya tahun anggaran 2008 IND EKO JAYA R4.b Tersedia
423 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN IND CV EKO JAYA R2 (a) Tersedia
424 Standar akutansi pemerintah : (Peraturan pemerintah RI no. 24 tahun 2005) IND DUTA NUSINDO R4.b Tersedia
425 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.02/2006 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007 IND CV EKO JAYA R4.b Tersedia
426 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubaha IND CV DUTA NUSINDO SEMARANG R2 (a) Tersedia
427 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah IND CV EKO JAYA R4.b Tersedia
428 3 undang-undang bidang keuangan : keuangan negara, perbendaharaan negara, pemriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara IND Eko Jaya R4.b Tersedia
429 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 H. ALI AKSUN WIDJAYA, S.H CV DUTA NUSINDO SEMARANG R2 (a) Tersedia
430 PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PEMBANGUNAN KELUARGA DAN JUKLAK KEPENDUDUKAN Ali Aksun W CV DUTA NUSINDO SEMARANG R2 (a) Tersedia
431 Hukum lembaga negara Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.; Editor; Nurul Falah Atif Refika Aditama R5.d Tersedia
432 Moral pancasila, hukum, dan kekuasaan Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Refika Aditama R5.d Tersedia
433 UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH (PEMDA) EDISI TERBARU IND FOKUSINDO MANDIRI R2 (a) Tersedia
434 Internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila : dalam dinamika demokrasi dan perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Dr.H.Dedi Mulyadi, SH., MH Refika Aditama R5.d Tersedia
435 Dinamika hukum tata negara Indonesia Mexsasai Indra Refika Aditama R5.d Tersedia
436 PERATURAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA KELURAHAN PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IND CV EKO JAYA R2 (a) Tersedia
437 Rekonstruksi kekuasaan wakil presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia : paradigma baru upaya mempercepat tujuan negara Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H. ; editor penerbit, Anna Refika Aditama R5.d Tersedia
438 Teori negara hukum modern (rechtstaat) Munir Fuady ; editor, Aep Gunarsa Refika Aditama R5.d Tersedia
439 Memahami ilmu negara dan teori negara Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH., Dr. Suprin Na'a, SH., MH. ; editor, Aep Gunarsa, SH Refika Aditama R5.d Tersedia
440 Konsep negara demokrasi Munir Fuady PT. REFIKA ADITAMA R5.d Tersedia
441 Konsep dasar dan prinsip-prinsip peradilan tata usaha negara Dr. Umar Dani, SH., M.H. ; editor, Yayat Sri Hayati RAJAGRAFINDO PERSADA R5.d Tersedia
442 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPRI NO.12 TAHUN 2017) CORINA AULIA WIJAYANTI, S.H CV DUTA NUSINDO SEMARANG R2 (a) Tersedia
443 Hukum agraria Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH., MH., Sp.N ; editor, Amin Budiman Penerbit Reka Cipta R2.c Tersedia
444 Pengantar hukum agraria : teori dan praktik Rudi Indrajaya, S.H.,S.IP., Sp.N., Dr. Emelia Kontesa,S.H., M.Hum., Rizkika Arkan Putera Indrajaya, S.H. ; editor, Risa Trisnadewi PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
445 Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum. ; editor, Aep Gunarsa, SH. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
446 Undang-undang agraria : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria IND PUSTAKA MAHARDIKA R2.c Tersedia
447 Penafsiran tematik hukum notaris Indonesia : berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.; editor, Dinah Sumayyah, SH. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
448 Memahami : majelis pengawas notaris (mpn) dan majelis kehormatan notaris (mkn) Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
449 Hukum agraria sengketa pertanahan : penyelesaian melalui arbitrase dalam teori dan praktik Dr. Nia Kurniati, SH., MH. ; editor, Dinah Sumayyah, S.H. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
450 Politik hukum pengadaan tanah : antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia Dr. Nurus Zaman, SH., MH. ; editor, Dinah Sumayyah PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
451 Tafsir, penjelasan, dan komentar atas undang-undang jabatan notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. ; editor, Nurul Falah Atif PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
452 Implementasi peraturan pendaftaran tanah waris oleh notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
453 Majelis pengawas Notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
454 Kebatalan dan pembatalan Akta Notaris Habib Adjie PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
455 Hukum kenotariatan : teknik pembuatan akta dan bahasa akta Dr. H. Bachruddin, S.H., M.Kn. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
456 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA IND PIDI JAKARTA R2 (c) Tersedia
457 Hukum kenotariatan : membangun sistem kenotariatan Indonesia berkeadilan Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn., Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Prof. Dr. H. Eko Soponyono, S.H., M.H. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
458 Hukum Notaris Indonesia Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
459 HAK PENGELOLAAN MENURUT SISTEM U.U.P.A (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA) PROF.DR.A.P. PARLINDUNGAN, S.H CV MANDAR MAJU R1 (d) Tersedia
460 Implementasi pasal 77 Ayat (1) juncto pasal 90 ayat (2) UUPT 2007 tentang RUPS perseroan terbatas (NONTBK) secara video conference oleh notaris (Vicon) Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AIIArb ; editor, Wildan Refika Aditama R2.c Tersedia
461 NOTARIS DAN PPAT SUATU PENGANTAR RUDI INDRAJAYA, S.H., S.IP., Sp.N. PT. REFIKA ADITAMA R2.c Tersedia
462 PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN IND CV EKO JAYA R1 (d) Tersedia
463 HUKUM PERTANAHAN SERI HUKUM PERTANAHAN I PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA SERI HUKUM PERTANAHAN II SERTIPIKAT DAN PERMASALAHANNYA H.ALI ACHMAD CHOMZAH, SH PRESTASI PUSTAKA R1 (e) Tersedia
464 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil IND BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
465 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Ali Aksunwidjaya Duta Nusindo R1 (d) Tersedia
466 YURISPRUDENSI HUKUM AGRARIA INDONESIA CHIDIR ALI, S.H CV ARMICO R1 (e) Tersedia
467 Aparatur Sipil Negara (UU RI NO. 5 TAHUN 2014) IND CV. Duta Nusindo R1 (d) Tersedia
468 Undang-Undang Repbulik Indonesia Tentang Pemerintah Daerah Dan Perubahannya Tahun 2008 IND CV.Citra Utama Media R1 (d) Tersedia
469 TAFSIRAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA PROF.MR.DR.SUDARGO GAUTAMA ALUMNI R1 (e) Tidak Dipinjam
470 Peraturan Pemerintah RI Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 IND CV. Tamita Utama R1 (d) Tersedia
471 Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Th. 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum IND BP.Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
472 Perpres No.36 Th. 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum IND Sinar Grafika R1 (d) Tersedia
473 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Budi Durachman Fokusmedia R1 (d) Tersedia
474 Pedoman Penyusunan & Penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Untuk Pegawai Negeri Sipil IND Rona Publishing R1(c) Tersedia
475 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Gubernur IND BP.Panca Usaha R1(c) Tersedia
476 Permendagri & RB No. 14 Thn 2019 Tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional IND - R1(c) Tersedia
477 Perpres No. 123 Thn 2018 Dan Permendagri No. 132 Thn 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri IND - R1(c) Tersedia
478 Kamus Kepegawaian Indonesia Drs.Moekijat Sinar Baru R1(c) Tersedia
479 Peraturan Pemerintah Kode Etik Pegawai Negeri Sipil IND Fokusindo Mandiri R1(c) Tersedia
480 Memberikan Teguran Secara Bijak Kepada Bawahan Soejitno Irmim Seyma Media R1(c) Tersedia
481 HUKUM KETENAGAKERJAAN HAKIKAT CITA KEADILAN DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DR. SAYID MOHAMMAD RIFQI NOVAL, S.H., M.H REFIKA ADITAMA R1 (b) Tersedia
482 UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 5 TAHUN 2014 IND FOKUSINDO MANDIRI R1.c Tersedia
483 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERBARU TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL - BP.PANCA-USAHA R1. C Tersedia
484 PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA PEDOMAN PELAKSANAANNYA - CV EKO JAYA R1. C Tersedia
485 PENILAIAN KINERJA PNS DAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF BESERTA TATACARA PELAKSANA MUTASI - CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
486 PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI R.I TENTANG PENYIDIK PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH - BP. Cipta Jaya R1. C Tersedia
487 PP RI NO.49 THN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - R1. C Tersedia
488 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP (PP.NOMOR 47 TAHUN 2005) & PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP.NOMOR 48 TAHUN 2005) IND CV EKA JAYA R1. C Tersedia
489 KETENTUAN PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA APARATUR SIPIL NEGARA - CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
490 PERMENDAGRI NO. 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH IND CV. CIPTA MEDIA INDONESIA R1. C Tersedia
491 PENINGKATAN PENGEMBANGAN KARIR, PEMENUHAN KEBUTUHAN ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS IND CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
492 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPRI NO. 11 TAHUN 2017) IND CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
493 Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik IND CV. Duta Nusindo R1. C Tersedia
494 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Tahun 1985 IND PT. Armas Duta Jaya R1. C Tersedia
495 Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid II IND Binahati R1. A Tersedia
496 Penyelenggaraan program Jaminan sosial tenaga kerja IND BP. Cipta Jaya R1. A Tersedia
497 Omnibus Law - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Tahun 2021 Buku 4 - CV. Duta Nusindo R1. A Tersedia
498 Omnibus Law - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Tahun 2021 Buku 3 - CV. Duta Nusindo R1. A Tersedia
499 Omnibus Law - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Tahun 2021 Buku 2 - CV. Duta Nusindo R1. A Tersedia
500 Omnibus Law - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Tahun 2021 Buku 1 - 12 Peraturan - CV. Duta Nusindo R1. A Tersedia
501 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - CV EKO JAYA R2 (b) Tersedia
502 PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA ADRIAN SUTEDI, S.H., M.H SINAR GRAFIKA 1 Tidak Dipinjam
503 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENUYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DRS. ASRI UMAR, M.Si CV Citra Utama 1 Tersedia
504 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DAN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA - BP. PANCA USAHA PUTRA 1 Tersedia
505 SEJARAH PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DRS. MARSONO CV EKO JAYA R2 (a) Tersedia
506 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - CV Citra Utama R4 (b) Tersedia